KOTA BIMA-Masalah terus mencuat di Dinas Pertanian.
Kali ini berasal dari nyanyian anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Muchlis. Dia mengungkapkan, anggaran yang dikelola Dispertan bersumber dari APBN tersebut terdapat selisih hingga Rp 4 miliar lebih. "Tercecer kemana angka fantastis ini. Itu pertanyaan yang sama, yang ingin saya tanyakan kepada eksekutif sekarang," cetusnya, Jumat (18/11).
Edy Muchlis membeberkan, data yang bisa membuktikan selisih anggaran tersebut langsung diperolehnya dari Dirjen Kementerian Pertanian Indonesia. Dalam satu acara di Jakarta, Edy mendapatkan data, tahun 2016 kementerian menggelontorkan dana sebesar Rp 50.1 miliar untuk pengadaan bibit bawang seluas 1.300 hektare.
Namun, ketika anggaran tersebut tiba di Dinas Pertanian Kabupaten Bima hanya Rp 46 miliar. Anggaran tersebut dilelang dalam dua paket, yakni paket pertama sebesar Rp 16 miliar dan paket II sebesar Rp 24 miliar lebih. "Jadi ada selisih empat miliar seratus tujuh puluh juta rupiah," ungkap Edy.
Dia menyakini data yang diperolehnya valid. Karena Dirjen sudah turun langsung ke lapangan mengecek pengucuran anggaran tersebut. "Saya pertanyakan kok bisa ada selisih seperti ini, karena ini uang negara," ujarnya.
Bahkan Edy berani melakukan pembandingan data, jika eksekutif menginginkannya. "Saya berani adu data, karena data yang saya miliki valid langsung dari dirjennya," tantang Edy, di kantor DPRD Kabupaten Bima.
Jika melihat anggaran yang sangat besar tersebut, Edy menilai sangat tidak logis dengan kualitas kinerja Dispertan. Ia mencontohkan, saat ini banyak kelompok tani (poktan) fiktif. Seperti poktan yang ada di Desa Laju, ada lima Poktan. Namun setelah ditelusuri, hanya dua Poktan yang teregistrasi di BUKP4. "Bahkan secara Nasional, data Poktan yang terregistrasi tersebut bisa diakses secara online dan untuk Desa Laju hanya dua yang sah. Sisanya, Poktan palsu," tandasnya.
Fakta keberadaan Poktan palsu ini, menjadi bukti adanya pat gulipat dalam pembagian dan penggunaan anggaran. Apalagi, kasus yang muncul di Dispertan sudah sangat sering kali mencuat ke publik.
Dikonfirmasi terpisah, melalui Kasubag Pemberitaan Humas dan Protokol Kabupaten Bima Yan Suryadin MSi menjawab datar. Menurut Yan, jika DPRD mau mempermasalahkan dana tersebut ada mekanisme yang harus ditempuh.
Misalnya, dengan melakukan klarifikasi langsng dengan SKPD terkait. "Supaya duduk persoalannya jelas juga," kata Yan via seluler.
Dia menyakinkan, jika diperlukan penjelasan soal anggaran tersebut SKPD akan siap untuk memberikan penjelasan. "Kalau bisa, juga diperjelas sumber anggarannya dari mana dan untuk apa, biar semuanya jelas," pungkas Yan. (cr-tin)
