MATARAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 pada Rabu (16/11).
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda serta didampingi oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir, Wakil Ketua DPRD NTB, Ustadz H Yek Agil, dan Wakil Ketua DPRD NTB, Nauvar
furgony Farinduan, juga dihadiri oleh Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
Isvie menyampaikan, berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD NTB, Pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa pembahasan Rancangan KUA PPAS dilaksanakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk disepakati menjadi KUA.
“Selanjutnya dalam ayat 3 disebutkan KUA menjadi dasar bagi Banggar dan TAPD untuk membahas Rancangan PPAS dan ayat 7 menyebutkan KUA PPAS setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD,” tegasnya.
Sementara Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas sinergi dan partisipasinya dalam mendukung penyelenggaraan jalannya pemerintahan di Provinsi NTB, sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang maksimal hingga saat ini.
“Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, TNI/Polri dan segenap masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan sehingga sampai saat ini kita dapat melaksanakan aktifitas pembangunan dengan maksimal. Terima kasih atas sinerginya yang luar biasa,” kata Gubernur di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB.
Gubernur mengakui, bahwa terjadi dinamika dalam pembahasan KUA PPAS 2023 yang cukup menguras waktu dan pikiran. Adanya perbedaan pendapat dan cara pandang terhadap kebijakan-kebijakan yang diajukan dalam rancangan KUA PPAS 2023 mampu dimusyawarahkan bersama dan mencapai suatu kata mufakat. “Sehingga sampai pada tahapan penandatangan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023,” akunya.
Pada kesempatan itu juga ia sampaikan bahwa NTB mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan event berskala internasional, seperti Ironman dan WSBK 2022. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan baik secara langsung maupun tidak langsung, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di NTB.
Dikatakan juga, berbagai gejolak yang ditimbulkan akibat inflasi menyebabkan pemerintah terus berupaya untuk menumbuhkan ekonomi di daerah dengan lebih giat mendorong investasi dan pariwisata.
Salah satu contohnya adalah dengan menjadi tuan rumah dari berbagai event-event internasional. Tidak luput juga usaha yang optimal untuk mengatasi dan menurunkan angka stunting dan kemiskinan di NTB.
“Memperhatikan kondisi tersebut, KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 telah disusun sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah kita untuk kepentingan seluruh masyarakat NTB sebagai pemangku kepentingan,” katanya.
Gubernur yang juga mantan anggota DPR RI tiga periode ini menyebutkan pendapatan daerah dalam APBD NTB 2023 direncanakan sebesar Rp 5,964 triliun. Target pendapatan daerah terjadi peningkatan sebesar 5,48 persen dibandingkan dengan APBD-P 2022 sebesar Rp5,655 triliun lebih.
Sedangkan belanja daerah dalam APBD 2023 direncanakan sebesar Rp5,991 triliun lebih Jumlahnya berkurang Rp309 miliar lebih dari anggaran pada APBD Perubahan 2022 sejumlah Rp6,301 triliun lebih.
Dalam rancangan KUA PPAS 2023, kata Gubernur, terdapat defisit anggaran sebesar Rp27 miliar. Defisit ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp27 miliar. Pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan dari silpa sebesar 50 miliar dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang sebesar Rp 23 miliar. (sal)
