TALIWANG-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbawa Barat KSB tahun 2017 mendatang ditetapkan Rp 1,07 triliun. Total APBD KSB tahun 2017 terbilang cukup besar.
Pasalnya, sebelumnya direncanakan APBD KSB tahun 2017 nanti tidak lebih dari Rp 800 miliar. Kenaikan APBD KSB tahun 2017 ini karena tahun 2017 nanti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemda KSB mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini juga ditopang melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) yang akan diterima pemerintah nanti. ‘’Total APBD KSB tahun 2017 mendatang mencapai Rp 1,07 triliun. Sebagian besar, dana itu kita alokasikan untuk program pemberdayaan langsung kepada masyarakat melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR),’’ jelas Wakil Ketua DPRD KSB, Amir Maruf Husain di ruang kerjanya, kemarin.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengatakan, dilihat dari sisi pendapatan dan alokasi untuk belanja pemerintah selama tahun 2017 mendatang berimbang. Artinya, APBD yang disahkan Pemda KSB tahun ini benar-benar ril, disesuaikan dengan sumber penerimaan daerah. ‘’APBD kita tahun 2017 benar-benar riil. Antara pendapatan dan belanja pemerintah berimbang. Tidak ada defisit,’’ terangnya.
Kenaikan APBD 2017 mendatang juga ikuti kenaikan alokasi anggaran untuk sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Beberapa SKPD yang memang menjadi sentral pelaksanaan PDPGR mendapat kucuran dana yang cukup besar. Diantaranya, BPMPD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan, Pemudaan dan Olahraga (Dikpora). ‘’SKPD ini nantinya akan melaksanakan semua program PDPGR sehingga porsi anggarannya diperbesar,’’ katanya.
Dinas Pekerjaan Umum sendiri juga masih menempati posisi sebagai SKPD dengan porsi anggaran besar. Hanya saja, untuk nominal dana yang dikelola tidak sebesar tahun 2016 lalu. ‘’Porsi anggaranya PU tetap besar. Tapi tidak sebesar tahun sebelumnya. Karena memang banyak program dan kegiatan yang sebelumnya ditangani PU terutama fisik, itu diserahkan langsung ke SKPD tehnis karena kaitannya dengan PDPGR,’’ paparnya.
Besarnya porsi anggaran yang diberikan ke beberapa SKPD ini berbanding terbalik dengan sejumlah SKPD yang baru disahkan Pemda KSB. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru dibentuk mendapat porsi anggaran yang tidak terlalu besar. ‘’Rata-rata OPD baru kita alokasikan anggarannya untuk enam bulan pertama. Ini kita lakukan dengan asumsi ada penambahan pendapatan di APBDP naik. Nanti bisa kita alokasikan lagi di enam bulan berikutnya," tambahnya. (far)