MATARAM — Dengan dilaksanakannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, antusias warga Kota Mataram untuk mengikuti vaksinasi Covid-19, sangat tinggi. Namun sayang, tingginya animo masyarakat itu ternyata tidak dibarengi dengan ketersediaan vaksin yang memadai. Buktinya, di RSUD Kota Mataram dan beberapa Puskesmas di Kota Mataram saat ini telah terjadi kekosongan vaksin.
Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang selaku Plt Direktur RSUD Kota Mataram, mengatakan untuk mengatasi kekosongan vaksin sinovac saat ini, Pemerintah Kota Mataram sudah meminta ke Pemerintah Provinsi NTB, untuk bisa diberikan vaksin. “Kita sudah koordinasi dengan Pemprov NTB. Kita tunggu respon Pemprov saat ini, karena stok vaksin sudah habis,” katanya kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (15/7).
Diakui, animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin terus meningkat. Di RSUD Kota Mataram, setiap hari sejak usai sholat subuh sudah ada antrian untuk mendaftrakan diri. Kendala vaksin ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Mataram, sehingga terus melakukan komunikasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi NTB.
Untuk target vaksin di Kota Mataram, sampai saat ini baru mencapai 41 persen. Dari target herd immunity, untuk menekan penyeraan virus covid-19 di Kota Mataram. Selama ini Kota Mataram terus kerja ekstra ditengah PPKM darurat. Salah satunya dengan menggerakkan vaksin sampai ke tingkat kelurahan.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram H Usman Hadi mengatakan, untuk vaksin masih tersedia sampai besok di beberapa Puskesmas. “Kita sudah koordinasi dengan Pemprov NTB juga, terkait dengan vaksin saat ini,” katanya.
Sedangkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Nyayu Ernawati mengatakan, kekurangan vaksin sangat disayangkan, ditengah membeludaknya animo masyarakat saat ini. Itu terjadi, karena kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat terkait dengan penggunaan vaksin.
Karena itu, Pemerintah Kota Mataram diharapkan mampu menyediakan vaksin, karena ini untuk kesehatan bersama-sama. “Kita harapkan segera ada vaksin di Kota Mataram, sehingga bisa keluar dari PPKM darurat. Karena salah satu indikatornya juga terkait jangkauan vaksin yang digalakkan pemerintah daerah,” ujarnya. (dir)
