MATARAM – Badan Pusat Statistik (BP) Provinsi NTB mencatat angka penganguran terbuka tertinggi di NTB ditempati lulusan SMK dan sarjana.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB Ridwan Syah mengakui, banyak lulusan SMK dan lulusan sarjana menjadi pengangguran. Hal itu disebabkan adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. “Terutama untuk lapangan pekerjaaan di sektor formal, tidak sesuai sehingga banyak sarjana menganggur,” ujarnya kepada Radar Lombok, Minggu kemarin (7/5).
Menurut Ridwan Syah, banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan.
Kebijakan-kebijakan tersebut harus diwujudkan dalam usaha konkret. Contohnya dengan memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan mutu tenaga kerja. “Harus diupayakan meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja secara cerdas dan inovatif,” sarannya.
Oleh karena itu, percepatan investasi harus terus dipacu.Terutama investasi padat karya yang membutuhkan banyak jasa tenaga kerja. Semakin besar investasi padat karya yang masuk ke NTB, maka pengangguran bisa dikurangi.
Berbagai program juga harus bergerak cepat. Contohnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan pembangunan smelter di Pulau Sumbawa. “Kalau itu sudah terwujud, kita harapkan akan banyak menyerap tenaga kerja,” kata Ridwan Syah.
Pembangunan infrastruktur di semua sektor juga tidak boleh terlupakan. Mengingat, proyek seperti itu saat pembangunan infrastruktur saja sudah mulai menyerap angkatan kerja. Belum lagi dampak psotif setelah pembangunan infrastruktur telah tuntas, diyakini akan lebih banyak membuka lapangan usaha baru.
Ditegaskan Ridwan Syah, solusi terbaik mengatasi pengangguran intlektual yaitu pemda harus membuat kebijakan proyek padat karya pada proyek kontruksi pemerintah. “Kalau itu dilakukan, maka lulusan SMK apalagi sarjana tentu punya tempat bekerja,” yakinnya.Sementara untuk sektor swasta, pemda harus mampu mendorong investasi yang menyerap tenaga kerja besar. Tidak perlu investasi tersebut bernilai besar, namun manfaatnya bagi masyarakat kecil. “Yang penting menyerap tenaga kerja besar, ketimbang nilai investasi saja yang besar. Selain membuka lapangan kerja, tentu pemda juga garus meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang ada melalui pendidikan, pelatihan dan magang,” jelasnya.
Sebelumnya BPS Provinsi NTB merilis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB pada Februari 2017 mencapai 3,86 persen. TPT pada penduduk dengan pendidikan SMK menempati posisi tertinggi, yaitu sebesar 11,12 persen. Disusul oleh TPT lulusan perguruan tinggi sebesar 6,99 persen.
Jumlah angkatan kerja pada Februari 2017 mencapai 2.520.067 orang. Sementara jumlah penduduk yang bekerja sekitar 2.423.045 orang, sedangkan sisanya menjadi pengangguran. Menariknya, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD kebawah yaitu sekitar 1.177.060 orang ata 48,59 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sekitar 245.270 orang.
Terjadi peningkatan pengangguran penduduk yang berpendidikan sarjana cukup signifikan. Pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,71 persen, maka pada Februari 2017 meningkat cukup drastis, yakni mencapai 6,99 persen dari jumlah pengangguran sekitar 97.022 orang.
Kenaikan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi juga dialami lulusan SMK. Dimana pada tahun 2016 jumlah TPT lulusan SMK sebesar 5,19 persen meningkat tajam di Februari tahun 2017 menjadi sebesar 11,12 persen.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Raihan Anwar menilai, lulusan SMK dan sarjana banyak yang menjadi penganggur bukanlah salah mereka. “Kerjaan yang memang sulit, tidak ada,” ujarnya.
Penyebab tingginya angka pengangguran terdidik harus diakui karena lapangan kerja yang sangat sempit. Setiap tahun, ribuan sarjana dari berbagai perguruan tinggi diciptakan. Namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.Bagi Raihan, seharusnya disinilah peran pemerintah daerah untuk membantu masyarakat. Jangan sampai hanya berbangga dengan angka, namun fakta di lapangan masyarakat menderita mencari kerja.
Terpisah Rektor Universitas Mataram, Prof H Sunarpi menilai tingginya jumlah penggangguran untuk pemegang ijazah sarjana tak terlepas dari belum adanya kesiapan dari pemerintah daerah memberikan peluang bagi sarjana yang memiiki sumber daya manusia (SDM) berkualitas tersebut.
“Semestinya pemda baik itu kabupaten/kota dan provinsi bisa memberikan peluang untuk berkarya di pedesaan,” kata Sunarpi, Sabtu lalu (6/5).
Menurut Sunarpi, Unram sebagai lembaga pendidikan mempersiapkan SDM yang berkualitas yang bisa mendukung keberlanjutan dan kesuksesan berbagai program yang diusung pemerintah daerah dan pusat. Berbekal berbagai kemampuan mereka, semestinya bisa diberdayakan oleh pemerintah daerah dengan menyiapkan iklim usaha yang siap dikelola oleh para lulusan universitas ini. Karena itu, lanjut Sunarpi, perlu ada iklim yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Strategi dilakukan adalah pemda harus menciptakan kondisi yang menyiapkan peluang kerja seperti kesiapan di desa. Sehingga gerakan ekonomi desa ini bergerak, dengan demikian peluang kerja di pedesaan bisa bergerak.
Selain itu, pemerintah daerah juga seharusnya menyiapkan pembiayaan yang bersumber dari APBD untuk menggerakan ekonomi berbasis potensi desa. Karena sarjana ini tidak punya uang, begitu lulus di bangku kuliah. Oleh karena itu alangkah baiknya jika pemda menyiapkan iklim kondisi atau pendanaan untuk mengerjakan ekonomi sesuai potensi desa sehingga pengembangan konsep ‘one village one produk’ ini bisa mengangkat potensi ekonomi desa dan berdampak terhadap peluang kerja yang semakin luas bagi masyarakat di desa. Terlebih lagi, sebagian besar sarjan ini berasal dari pedesaan. “SDM sudah ada tapi tidak bisa berbuat apa apa kalau tidak disiapkan oleh pemda ikllim usaha yang bisa dikembangkan di pedesaan. Jika pengangguran terdidik ini diberikan peluang membangun pedesaan, maka sarjana ini akan lebih agresif menggerakan perekonmian di desa,” jelasnya.
Sunarpi mengakui jika selama ini sarjana yang terserap di dunia kerja masih sedikit. Pasalnya, jika dihitung untuk Unram saja, dalam setiap tahunnya menerima mahasiswa baru sebanyak 6 ribu orang, sementara yang lulus setiap tahunnya rata-rata 3 ribu orang. Belum lagi dari perguruan tinggi lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Sementara pola pikir dari hampir sebagian besar mahasiswa dan lulusan ini adalah untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Belum lagi peluang kerja di NTB sangat terbatas, terlebih lagi industri skala besar tidak ada dan hanya mengandalkan industri rumah tangga. Alhasil, peluang kerja yang terbatas, tidak sebanding dengan jumlah lulusan sarjana dari berbagai perguruan tinggi di NTB lebih dari 10 ribu orang, berdampak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran terbuka.
Unram sendiri sudah mulai menerapkan kurikulum berbasis kewirausahaan untuk semua progra studi. Hanya saja persoalan yang terjadi adalah terbentur dengan pola pikir yang tertanam di mahasiswa tersebut yang hanya berpikir untuk jadi PNS. Selain itu untuk menjadi wirausaha, para lulusan sarjana ini masih terbentur dengan masalah permodalan. Untuk berani terjun di sektor wirausaha dan juga iklim usaha yang kurang menggembirakan, sehingga menyebabkan tak sedikit yang mengalami bangkrut. Akibatnya, mahasiswa selak pendatang baru, ketika melihat senior pendahulu mereka bangkrut, sehingga mereka selaku pendatang baru juga takut. (zwr/luk)
