SELONG—Kasus kawin muda di Lombok Timur (Lotim) diklaim mengalami penurunan. Penurunan itu berdasarkan perbandingan angka rata-rata pemerintah provinsi dan nasional dengan kisaran 40 persen. Namun karena jumlah penduduk yang banyak, sehingga kasus perkawinan di daerah ini selalu dianggap tinggi.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), H. Suroto mengatakan, dari 12. 683 angka perwakinan, sekitar 28 hingga 30 persen kasus perkawinan dengan usia perempuannya dibawah 19 tahun atau usia muda.
Dari presentasi ini, jelas mengalami penurunan jika dibandingkan angka rata-rata provinsi dan nasional yaitu 40 persen. “Kalau angka seperti sudah mengalami penurunan. Makanya mudahan angka umur itu semuanya benar,” kata Suroto.
Penurunan itu lanjutnya, disebabkan karena faktor akses sekolah yang saat ini yang sebagian besar sudah mulai menjangkau masyarakat luas. Ini tak lepas dari pelayanan akses pendidikan yang semakin mudah dirasakan masyarakat. Dengan kemudahan itu, mereka pun akan memilih untuk melanjutkan sekolahnya.
“Kalau akses sekolah dipermudah. Pasti usia kawinnya akan lebih meningkat. Karena anak kawin usia muda itu disebabkan tidak bisa melanjutkan pendidikannya,” sebutnya.
Dikatakan, jika sebagian besar anak–anak khususnya perempuan bisa menuntaskan pendidikannya sampai tingkat SMA. Dipastikan kasus kawin muda dengan usia dibawah 19 tahun tidak akan pernah terjadi lagi. Namun itu kemungkinan sulit untuk dicapai, disebabkan karena berbagai persoalan. “Belum tentu semua desa ada SMP dan SMA-nya,” sebutnya.
Untuk terus menekan angka kawin muda ini, pemerintah pun terus berupaya untuk memberikan fasilitas pendidikan yang memadai melalui berbagai program. Terutama bagi masyarakat yang berada di pulau terpencil atau pelosok, seperti pulau Maringkik dan beberapa pulau lainnya yang warganya terisolir dari pusat pemerintahan. “Pemerintah akan memfasilitasi kemana saja sekolah mereka akan dipermudah aksesnya,” terangnya.
Kini semua program itu tinggal bagaimana implementasinya. Dari itu semua pihak, harus ikut terlibat dalam hal bagaimana program pendidikan yang terus dipermudah pemerintah ini bisa lebih merata dirasakan masyarakat. “Ini tugas kita bersama untuk menyampaikan program–program yang dibuatkan pemerintah,” tutup Suroto. (lie)
