MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat angka kemiskinan di NTB pada Maret 2024 sebesar 12,91 persen, atau turun 0,94 persen dari Maret 2023 yang mencapai 13,85 persen. Penurunan ini diiringi dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi 2,04 persen, dari sebelumnya 2,64 persen pada tahun lalu.
Menyikapi data tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TKPD Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Selasa (3/12/2024).
“Melalui forum ini, mari kita sama-sama rumuskan langkah-langkah konkret, inovatif, dan kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Pj Gubernur Hassanudin.
Gubernur menyampaikan bahwa mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem adalah tantangan besar yang membutuhkan sinergi dari seluruh elemen masyarakat.
“Capaian ini masih di atas rata-rata nasional sebesar 9,03 persen. Oleh karena itu, kita harus terus bekerja keras untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan bersama,” katanya.
Pj Gubernur memaparkan bahwa pemerintah mengandalkan tiga strategi utama dalam pengentasan kemiskinan, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kemudian peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
Upaya ini melibatkan sejumlah langkah prioritas, seperti profiling kemiskinan NTB untuk memahami karakteristik setiap wilayah. Penguatan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Penajaman program kegiatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tagging anggaran dari APBD, APBN, dan sumber lainnya untuk memastikan program tepat sasaran.
Selanjutnya monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program. Pelibatan berbagai pihak, termasuk mitra pembangunan dan organisasi masyarakat.
“Saya percaya bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di NTB. Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyelaraskan langkah, dan bekerja lebih keras demi mewujudkan NTB tanpa kemiskinan,’’ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Drs. H. Iswandi mengatakan 3 pilar utama yang dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB diantaranya, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan.
“Ketiga hal ini diharapkan seluruh OPD dan berkontribusi dan berperan, mudah-mudahan pada Rakor yang digelar ini semua OPD dapat mengambil bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem,” jelasnya. (rat)
