Angka Kemiskinan Lotim Bertambah

Saphoan (IRWAN/RADAR LOMBOK)

SELONG–Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang harus dituntaskan oleh pemerintah, baik itu Pemkab Lotim, Pemprov NTB, maupun Pemerintah Pusat. Namun hingga kini angka kemiskinan di Lotim belum bisa diselesaikan dengan baik, dimana jumlah angka kemiskinan terus bertambah.

“Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, tahun 2015 terjadi kenaikan angka kemiskinan di Lombok Timur dari 19 persen, naik menjadi 19,14 persen. Sementara tahun 2017 ini, jumlah penerima Raskin bertambah  sekitar 390 KK masyarakat miskin,” ungkap Kepala BPS Lotim, Saphoan, kepada Radar Lombok, Senin kemarin (3/4).

[postingan number=3 tag=”lotim”]

Dari jumlah penerima Raskin, tentu ada kenaikan angka kemiskinan, namun tidak terlalu signifikan. Dimana untuk jumlah riilnya pada tahun 2016 jumlah masyarakat penerima Raskin di Lotim sebanyak 137.973 KK. Sedangkan pada tahun 2017 ini penerima Raskin meningkat menjadi 138.363 KK.

“Sebenarnya angka kemiskinan tidak bisa dilihat dari jumlah angka penerima Raskin ini. Karena Raskin berasal dari anggaran, yang kalau anggaran pemerintah lebih banyak, maka secara otomatis jumlah penerima Raskin juga akan bertambah. Jadi saya tegaskan lagi, tidak korelasi antara jumlah penerima Raskin dengan jumlah angka kemiskinan,” tegasnya.

Dari hasil pendataan yang dilakukan BPS Lotim, sebenarnya rumah tangga yang harus mendapatkan Raskin di Lotim ada sebanyak 280.694 KK. Akan tetapi realisasinya yang mendapat Raskin sebanyak 138.363 KK. Artinya, dari data ini saja masih banyak masyarakat yang harus mendapatkan Raskin, yang ternyata hanya bisa diberikan pemerintah sekitar 49,29 persen saja.

Bicara kemiskinan sambungnya, salah satu peyebab utama dipicu penurunan daya beli masyarakat, yang dipengaruhi dengan angka pendapatan. ‘’Kita mengingat pada tahun 2015 ada kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM, sehingga harga kebutuhan masyarakat juga ikut naik,’’ jelasnya.

Guna menuntaskan kemiskinan, maka semua sektor dan SKPD harus terlibat dalam mengentaskan kemiskinan. “Jadi tidak bisa kita libatkan satu saja, misalnya hanya kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Semua harus terlibat. Terpenting harus mengawal program-program pemerintah,” sarannya. (cr-wan)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid