TANJUNG — Angka kemiskinan di Lombok Utara diprediksi meningkat pascagempa. Terlebih banyak indikator penilaian itu dari keberadaan rumah. Apalagi kini banyak pula masyarakat yang belum pulih ekonominya pascagempa.
Sebelum terjadi gempa pada Juli-Agustus 2018, angka kemiskinan di KLU mencapai 34 persen lebih. “Penurunan angka kemiskinan yang berhasil ditekan beberapa digit dari angka 36 persen lebih menjadi 34 persen lebih sebelum gempa. Tapi, bagaimana setelah gempa? karena dua indikator itu yang menjadi hal utama penurunan angka kemiskinan,” kata Anggota DPRD Lombok Utara, Raden Nyakradi, Kamis (27/12).
Seperti diketahui kata Nyakradi, jumlah kerusakan rumah akibat gempa mencapai 69.478 unit. Kemudian mata pencaharian masyarakat pada sektor pariwisata relatif masih sepi. “Data riil pascagempa belum ada, yang jelas angka kemiskinan bertambah,” tegasnya.
BACA JUGA: Perlu Penelitian Spesifik Terkait Kondisi Gili Pascagempa
Pihaknya berharap Badan Pusat Statistik (BPS) segera melakukan pendataan, kemudian membeberkan data itu, sehingga nanti ditahu di mana saja daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Lantas kemudian dicarikan solusi. “Kalau melihat APBD 2019 lebih pada pembangunan permukiman. Di sisi lain, apakah dibangunnya permukiman itu berdampak terhdap ekonomi msyarakat? Untuk itu, kita perlu mendorong ekonomi-ekonomi kecil,” harapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara, Heryanto mengatakan, BPS mengukur kemiskinan itu dari jumlah rupiah yang dikeluarkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Itu menjadi indikator utama. Baru ke tahap fisik berupa rumah, apalah tidak layak huni atau tidak. Kemudian melihat ada tidaknya fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). “Sekarang bagaimana bisa memenuhi 1.100 kalori gizi. Percuma rumah bagus, konsumsi rendah,” katanya.
Untuk itulah, pemulihan ekonomi juga dilakukan beriringan dengan pembangunan rumah. Sebab, dua hal itu sangat vital menunjang penurunan angka kemiskinan. Pemerintah daerah meningkatkan bantuan hewan ternak, menggencarkan peternakan ayam petelur, dan usaha-usaha lain untuk pemulihan ekonomi masyarakat. “Porsi APBD 2019 Lombok Utara, lebih besar belanja publik sebesar 64 persen dibandingkan belanja pegawai,” terangnya.
Bappeda sendiri memiliki data kemiskinan sebelum gempa di masing-masing desa, antara lain:
Desa Sukadana, Kecamatan Bayan sebanyak 6.606 jiwa dari jumlah penduduk 7.670 jiwa;
Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung sebanyak 6.590 jiwa dari jumlah penduduk 9.579 jiwa;
Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang sebanyak 6.510 jiwa dari jumlah penduduk 15.152 jiwa;
Desa Sokong, Kecamatan Tanjung sebanyak 6.250 jiwa dari jumlah penduduk 10.734 jiwa;
Desa Bentek, Kecamatan Gangga sebanyak 5.838 jiwa dari jumlah penduduk 9.461 jiwa;
Desa Senaru Kecamatan Bayan sebanyak 5.533 jiwa dari jumlah penduduk 7.436 jiwa;
Desa Malaka Kecamatan Pemenang sebanyak 5.491 jiwa dari jumlah penduduk 9.276 jiwa;
Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung sebanyak 5.368 jiwa dari jumlah penduduk 8.357 jiwa;
Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan sebanyak 5.224 jiwa dari jumlah penduduk 7.046 jiwa;
Desa Selengen, Kecamatan Kayangan sebanyak 5.160 jiwa dari jumlah penduduk 6.363 jiwa.
“Sementara desa yang paling terendah angka kemiskinan yaitu Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang sebanyak 747 dari jumlah penduduk 4.396. Tapi, tidak bisa menjadi acuan untuk seluruh desa,” tandasnya. (flo)
