Anggota KPU dan Bawaslu Dilarang “Bertemu” Paslon

DISKUSI: Anggota DKPP Alfitra Salam saat diskusi bersama media di Mataram, Jumat (20/11) malam lalu. (AHMAD YANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu dilarang keras bertemu secara diam-diam dengan calon atau pasangan calon (paslon) kepala daerah dan tim sukses. Pertemuan secara diam-diam itu dikategorikan pelanggaran kode etik. “Kalau pertemuan dilakukan secara diam-diam, dengan tujuan maksud tertentu, itu sudah bisa dikategorikan pelanggaran kode etik,” kata Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Alfitra Salam saat diskusi bersama media di Mataram, Jumat (20/11) malam lalu.

Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh Anggota KPU dan Bawaslu agar bisa lebih bersikap hati-hati dan mawas diri jika ada ajakan bertemu calon serta tim sukses. Karena pertemuan diam-diam antara penyelenggara pemilu dan calon maupun tim sukses, dipastikan akan menimbulkan kecurigaan publik terkait netralitas dan independensi penyelenggara pemilu.

Dalam hal ini, DKPP punya peran dan tanggung jawab menjaga dan mengawal kode etik penyelenggara pemilu. Jika ada yang melanggar kode etik, maka DKPP akan memberikan sanksi, mulai dari peringatan hingga pemecatan. “Jadi penyelenggara pemilu, kehidupannya dibatasi oleh aturan. Mereka tidak bisa seenaknya bertemu dengan siapapun. Ini konsekuensi yang harus ditanggung sebagai penyelenggara pemilu,” paparnya.

Soal lain, Alfitra menyoroti kurang kreatifnya dominan paslon megemas konten kampanye di media sosial (medsos). Padahal, kampanye di medsos cukup efektif dalam menjaring suara pemilih. Terlebih di era pandemi ada pembatasan jumlah kontak fisik antara paslon dan masyarakat.  “Dari 270 pasangan calon kada yang bertarung di Pilkada serentak 2020, hanya 2 persen saja memanfaatkan kampanya medsos secara optimal,” ungkapnya.

Menurutnya, peranan kampanye di medsos cukup efektif meyakinkan masyarakat pemilih. Misalnya Pemilu Presiden 2019 lalu, kampanye di medsos cukup berperan dan punya andil signifikan menggaet pemilih. “Ini jadi tantangan tersendiri bagi calon kada dalam memanfaatkan demokrasi digital,” ucapnya.

Kemudian pada pilkada ini, tidak ada kampanye akbar, sehingga minimalis dalam mengeluarkan biaya. Dan sangat potensial di waktu-waktu terakhir, budget kampanye akan dipergunakan untuk politik uang. “Bagi masyarakat, pilkada saat ini tidak menarik. Masyarakat lebih memikirkan tentang pekerjaan. Ibu-ibu lebih memikirkan kuota untuk anak belajar daring. Ini potensi membuat politik uang kemungkinan meningkat di masa injury time,” tandasnya. (yan)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaPesan Kombes Pol Hilmi kepada Para Bandar Narkoba
Berita berikutnyaSempat di Zona Kuning, Lobar Oranye Lagi