MATARAM – Berbagai ulah dan kinerjaDPRD NTB rupanya tidak hanya mendapat kritikan dari pihak luar saja. Sesama anggota dewan pun menyesalkan tindakan-tindakan yang dinilai tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukannya berbicara tentang nasib rakyat, tetapi malah lebih memperjuangkan kemakmuran diri sendiri dengan sikap pragmatis.
Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Raihan Anwar SE, MSi menilai sebagian wakil rakyat di gedung Udayana saat ini memiliki sifat pragmatis. Akibatnya, kepentingan-kepentingan rakyat yang seharusnya benar-benar diperjuangkan menjadi terabaikan.
Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan di matanya. Anggota DPRD haruslah mengedepankan urusan rakyat agar kesejahteraan dapat terwujudkan, namun realitanya semua itu jauh dari harapan. “Kalau rapat, bahkan rapat tentang anggaran saja, yang pertama kali yang mau dibahas dewan dapat apa. Ini kan pragmatis namanya, hak mereka saja yang ingin diakomodir,” ujarnya saat ditemui Radar Lombok di ruangan Komisi II Jumat kemarin (9/9).
Menurut Raihan, dalam pembahasan anggaran seharusnya tertata rapi dengan mengedepankan kajian-kajian. Program-program yang menyentuh langsung pengentasan kemiskinan harus diprioritaskan, itulah yang sebenarnya wakil rakyat sejati.
Parahnya lagi lanjut Raihan, tidak semua anggota DPRD Provinsi NTB memiliki kapasitas dan kualitas memadai. Anggota dewan yang seharusnya memiliki wawasan luas untuk bisa menjadi wakil rakyat malah jauh dari harapan. “Ini kritikan untuk saya pribadi juga dan teman-teman, banyak dewan yang tidak memiliki wawasan yang luas,” ungkapnya.
Hal inilah yang membuat wibawa DPRD di mata eksekutif juga tidak ada. Legislatif masih dipandang sebelah mata, termasuk dalam penyusunan anggaran. DPRD hanya dijadikan sebagai tempat kompromi, bukan sebagai partnership merumuskan anggaran yang mampu untuk memajukan daerah.
Kritikan yang tidak jauh beda dilontarkan oleh Sekretaris Fraksi PDI-P Made Slamet. Ia menyaksikan sendiri wakil rakyat di DPRD NTB saat ini belum serius ingin memajukan daerah. “Coba bayangkan, untuk bahas KUA-PPAS saja kan cuma beberapa hari, sembunyi-sembunyi lagi caranya,” kata Made.
Ia yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Mataram sangat memahami betul persoalan anggaran. Berbagai permainan terjadi, kompromi anggaran dan kesepakatan jahat kerap kali terjadi. Apabila semua itu tidak diungkap, maka kesejahteraan tidak akan pernah dirasakan oleh seluruh masyarakat NTB.
Pantas saja kemudian mencuat isu-isu negatif seperti adanya oknum anggota DPRD yang memiliki program pembuatan sumur bor melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Oknum wakil rakyat tersebut hanya ingin merealisasikan paket senilai Rp 900 juta lebih melalui Penunjukan Lansung (PL). Padahal berdasarkan aturan haruslah melalui mekanisme lelang. “Sistem kita di NTB ini yang harus banyak diperbaiki, saat ini masih seperti sistem lingkaran syetan,” sebutnya.
Anggota dewan TGH Hazmi Hamzar yang sudah lima periode duduk di kursi gedung Udayana mengatakan, koordinasi dan kondisi DPRD NTB saat ini mengalami kemunduran yang sangat signifikan.
Ia mencontohkan ketika ada rapat-rapat pimpinan yang sifatnya strategis dan menyangkut hidup orang banyak, kerap kali dilakukan tanpa sepengetahuan aggota DPRD lainnya. “Misalnya si A atas nama pimpinan fraksi atau pimpinan komisi ikut rapat, tapi anggotanya saja tidak tahu tentang masalah itu. Parahnya lagi hasil rapat juga tidak disampaikan. Dulu kami tidak begini, saya sudah lima periode jadi dewan disini,” ujarnya.
Politisi PPP tersebut juga menyentil ketika pimpinan melakukan kegiatan tanpa memberitahukan ke anggota. Misalnya saja kepergian pimpinan DPRD baru-baru ini ke Kementerian Keuangan. Anggota fraksi maupun anggota komisi tidak mengetahui keberangkatan tersebut, bahkan sepulangnya pun tidak ada disampaikan hasilnya. “Seharusnya kita dikasih tahu, sangat tidak etis seperti ini,” ucapnya.
Kepergian pimpinan fraksi, komisi dan para wakil ketua DPRD ke luar daerah beberapa hari lalu memang banyak tidak diketahui oleh anggota DPRD. Parahnya lagi, keberangkatan mereka ke Jakarta untuk memperjelas soal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Sri Mulyani. Padahal masalah tersebut sudah sangat jelas. Lebih fatalnya lagi, keberangkatan tersebut tidak dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) sebelumnya, sehingga anggota Banmus pun kebingungan. Pimpinan dewan dengan seenaknya merubah jadwal yang telah ditetapkan oleh Banmus. (zwr)
