MATARAM – Adanya temuan pengelolaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA-SMK tahun 2022 — 2023, yang tidak beres dan bermasalah. Bahkan DAK 2024 kini sedang ditangani pihak kepolisian, akhirnya membuat kalangan Anggota DPRD NTB menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DAK Dinas Dikbud NTB.
Tujuannya, tentu saja untuk mengungkap faktor teknis dan pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian dugaan skandal pemicu proyek di sekolah bermasalah dan tidak beres tersebut.
“Kita lagi usulkan dibentuknya Pansus, untuk mengevaluasi seluruh kegiatan (proyek) yang bersumber dari DAK dilingkup Dikbud NTB. Sehingga kita bisa lakukan investigasi untuk mendapatkan informasi yang utuh,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Hamdan Kasim, yang juga inisiator utama pembentukan Pansus DAK, Rabu (1/1) kemarin.
Diungkapkan, dari hasil tinjauan lapangan, monitoring dan evaluasi di sejumlah SMA-SMK di beberapa kabupaten dan kota di NTB, pihaknya menemukan ada banyak sekali masalah, baik dari aspek prosedural, teknis pelaksanaan maupun realisasi pekerjaan yang jauh dari harapan.
Atas persoalan tersebut, serta untuk menjamin terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Maka DPRD NTB dengan fungsi pengawasannya perlu melakukan langkah-langkah konkrit untuk melakukan investigasi dan mendalami permasalahan DAK Dikbud NTB tersebut.
Sehingga bisa menjadi jelas dan terang duduk permasalahannya sebagai bagian dari upaya perbaikan kedepan, agar persoalan serupa tidak terulang kembali. “Tidak menutup kemungkinan DAK tahun 2024 yang sedang diusut pihak kepolisian, adalah rentetan masalah dari DAK 2022 dan 2023 sebelumnya,” terang politisi Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, Pansus DAK sangat mendesak dibentuk untuk mendapatkan informasi utuh terkait pelaksanaan proyek DAK SMA/SMK tersebut.
Ia awalnya mendorong Komisi terkait di DPRD melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Dikbud NTB. Tapi diperlukan langkah lebih serius. “Sebab itu, saya mendorong agar dibentuk saja Pansus,” tegas Ketua Komisi IV tersebut.
Senada dengan itu, Anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN, Aminurllah juga mendesak dibentuknya Pansus DAK Dikbud NTB tersebut. Anggota DPRD NTB Dapil VI (Bima, kota Bima, Dompu) ini juga menemukan sengkarut pengelolaan proyek DAK di sejumlah sekolah yang ada di Dapilnya, diantaranya SMA Ambalawi, SMA Bolo dan SMA 1 di Kota Bima. Bahkan seperti di SMA 1 Bolo, sampai saat ini hanya berdiri tiang cor saja.
Agenda Pansus menurutnya bersifat mendesak untuk mengungkap indikasi permainan anggaran yang berdampak buruk pada kualitas proyek di sekolah tersebut. Ia mengaku menyaksikan sendiri buruknya tata kelola DAK yang berdampak denga mangkraknya proyek SMA/SMK tersebut. “Bagaimana kita bicara kualitas pendidikan, sementara kualitas proyeknya saja seburuk itu,” kritiknya.
Ditegaskan, pihaknya tidak mau dianggap sekedar gertak sambal. Upaya konkret yang dilakukannya, akan menggalang dukungan dari Anggota Dewan lainnya. Saat ini pihaknya sudah mengindentifikasi para Anggota Dewan yang siap mendukung upaya tersebut.
Jika proses penggalangan ini berjalan lancar, maka Pansus memungkinkan dibahas dalam sidang paripurna Januari 2025. “Cukup tanda tangan persetujuan tujuh Anggota Dewan, lalu kami ajukan ke pimpinan untuk kemudian disahkan di rapat paripurna,” tandasnya. (yan)
