MATARAM–Polda NTB berencana memanggil Anggota DPRD NTB Najamuddin Mustafa yang bersitegang dengan anggota
kepolisian di pos penyekatan Mataram, Kamis (15/7/2021) lalu itu.
Terkait hal tersebut, Najamuddin mengklarifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ia menegaskan bahwa kejadian di pos penyekatan dengan personel kepolisian tidak disengaja atau spontanitas. “Jadi kejadian itu spontanitas saja, saya dari Lombok Timur menuju ke Mataram untuk bekerja, tetapi dicegat dan terjadilah perdebatan di sana, tidak direncanakan sama sekali,” ujarnya kepada awak media di Mataram, Jumat (16/7/2021).
Najamuddin menegaskan, tidak ada niatnya untuk menghalang-halangi petugas dalam menjalankan tugas. Apalagi mau melawan hukum. Karena dirinya juga pada saat itu sedang menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. “Sama posisi kita kemarin. Polisi sedang menjalankan tugas, saya juga sedang bekerja dalam menjalankan tugas untuk datang ke kantor karena dalam diri saya ada kata perwakilan rakyat,” tegasnya.
Karena pada saat itu, sambungnya, banyak masyarakat yang diminta putar balik, lalu ia bertanya dalam dirinya kenapa masyarakat banyak yang balik yang hendak mau ke Mataram. Terhalang karena tidak bisa menunjukkan kartu vaksin. Padahal dalam Surat Edaran Gubernur yang telah dikeluarkan tentang PPKM tidak termuat aturan mengenai harus menunjukkan kartu vaksin. “Ternyata apa yang dilakukan teman-teman kita dari kepolisian ada yang belum selesai soal SE. Karena dalam SE Gubernur tidak ada dicantumkan kata harus menujukkan vaksin, kasihan dong bagi orang yang bekerja di Mataram atau yang mencari nafkah di Mataram harus putar balik, karena harus menujukkan kartu vaksin. Sementara masyarakat NTB belum divaksin semua,” jelasnya.
Hal ini juga ia jelaskan pada saat kejadian, mengenai kemampuan negara menyediakan vaksin belum sepenuhnya. Dari stok vaksin yang tersedia 80 juta dosis sedangkan orang yang akan divaksin 270 juta orang. “Jadi ini harus mereka pahami. Tapi saya tanya mereka tidak bisa menjelaskan makanya saya jelaskan pada saat itu. Terlebih masyarakat NTB sekarang ini belum banyak divaksin lalu ketika mau diterapkan aturan itu disediakan dong vaksin,” ucapnya.
Dengan dasar itu, ia menilai bahwa apa yang menjadi tindakanya saat itu tidak melanggar hukum dan tidak terdapat unsur pidana atau menghambat kinerja kepolisian. Terlebih yang dilakukannya itu sebagai bagian tugasnya menjadi wakil rakyat. “Menurut saya tidak ada unsur pidana, saya berbicara juga karena sebagai wakil rakyat, ada hak saya yang melekat bahwa kami juga harus menyuarakan apa yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.
Terlebih ia merasa terpanggil melihat kondisi tersebut. Jika hanya mementingkan dirinya sendiri untuk apa melakukan seperti itu. “Tetapi dalam batin saya, tubuh saya ada kata dewan perwakilan rakyat sehingga jika saya tidak melakukan klarifikasi alias tabayun kemarin itu maka saya memakan gaji buta sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Najamuddin juga menegaskan, jika nanti benar dirinya akan dipanggil maka siap memenuhi panggilan kepolisian. Tentu hal itu dilakukan sebagai masyarakat yang taat terhadap aturan dalam memberikan klarifikasi. “Jadi kita sebagai warga negara itu 1×24 jam itu kita siap,” tegasnya.
Ia juga mengatakan tidak menyinggung institusi kepolisian. Adapun perkataan “Anda bodoh” kepada salah seorang anggota kepolisian seperti yang terekam dalam video, itu kata Najamuddin tidak ditujukan kepada institusi kepolisian. Melainkan ditujukan ke personel kepolisian yang berdebat dengannya. “Saya tegaskan tidak pernah menyerang institusi kepolisian tetapi ke personelnya, ada
ketidaktahuan soal aturan SE Gubernur. Tapi mereka memaksa untuk menunjukkan sertifikat vaksin sementara saya sudah jelaskan jika saya tidak divaksin karena saya punya penyakit yang tidak membolehkan untuk divaksin, gula darah saya naik ketika mau divaksin maka saya tidak divaksin,” ungkapnya. (sal)
