Anggota DPRD NTB Minta PLN Sosialisasi Pemadaman Secara Masif

Nauvar Furqony Farinduan (dok)

MATARAM -Pemadaman listrik yang dilakukan PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB sejak Kamis (15/10) lalu mendapat sorotan dari anggota dewan.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB Nauvar Furqony Farinduan mempertanyakan keberadaan Pembangkit Listrik Mesin Gas Uap (PLTMGU) Lombok Peaker yang dijanjikan PLN akan memenuhi kekurangan kapasitas daya listrik di NTB. Dari hasil rapat Komisi IV dengan PLN beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat penjelasan jika PLTMGU Lombok Peaker beroperasi maka daya listrik di NTB. Sehingga tidak terjadi pemadaman yang disababkan oleh kekurangan daya. Namun melihat kondisi saat ini pemadaman listrik masih terjadi, maka Farin sangat kecewa. atas pemadaman yang dilakukan PLN. “Apakah Lombok Peaker itu sudah beroperasi atau tidak saat ini. Jika memang belum beroperasi berapa sih selisih kapasitas antara daya yang dibutuhkan dengan daya yang dimiliki,”tanyanya.

Namun jika sudah beroperasi, Farin mempertanyakan pemadaman yang masih terjadi dan sangat berpotensi merugikan masyarakat. “Jika memang sudah beroperasi, lalu kenapa terjadi pemadaman?. Jika alasannya karena terjadi gangguan, maka berapa daya yang kurang, sehingga harus dipadamkan. Hal ini penting dijalaskan oleh PLN,”sambung Farin.

Farin juga mengingatkan, dalam rapat itu PLN diminta melakukan sosialisasi masif ketika ada pemadaman listrik. Sosialisasi ini penting karena terkait sektor pariwisata serta kebutuhan masyarakat luas terhadap listrik itu sendiri. “Sosialisasi itu harus secara masif yang kita minta dari DPRD. Jangan hanya sosialisasi yang bersifat sekedar sosialisasi saja dilakukan PLN, tapi harus jelas ketika dilakukan pemadaman listrik,”katanya.

Meski sejauh ini, Farin mengakui jika sosialisasi sudah dilakukan oleh PLN, namun belum maksimal dan masif tapi cendrung mendadak. Informasi bisa disampaikan melalui media cetak,elektronik, media online maupun media sosial. “Memang PLN saya liat sudah melakukan tetapi belum secara masif. Jadi jika pemadaman itu harus disampaikan secara masif,”ujarnya.

Farin menyebutkan salah satu indikator tidak masifnya informasi dan sosialisasi pemadaman listrik oleh PLN,banyak masyarakat yang tidak tahu. Maka ketika masyarakat tidak mengetahui informasi lebih awal sebelum pemadaman,mereka tidak bisa mempersiapkan lebih awal. Apalagi banyak masyarakat menggunakan barang elektronik yang bisa berdampak terjadi kerusakan. Selain itu juga akan berdampak secara langsung kepada UMKM yang sudah terlanjur punya pesanan dan sebagainya. Begitu pula dengan sektor pariwisata misalnya, terutama hotel ketika tidak mengetahui lebih awal, maka tidak bisa mempersiapkan diri, tentu akan berdampak kepada para pengunjung hotel ataupun hotel itu sendiri. “Oleh sebab itu harapan kami komisi IV agar sosialisasi secara masif itu benar-benar dilakukan. Masif dan sistematis, jadi jangan hanya sekedar informasi pada saat terjadi pemadaman lalu minta maaf begitu saja,”sentilnya seraya berharap.

Bahkan komisi IV DPRD NTB, juga pernah memberikan masukan kepada PLN supaya bisa bekerja sama dengan provider telekomunikasi supaya jika terjadi pemadaman, maka secara otomatis masyarakat yang teregistrasi nomor handphone, akan mendapat informasi langsung. “Jadi bisa kita pahami, namanya alat pasti ada masa kerjakan. Artinya mati lampu oke kita pahami. Yang tidak bisa kita pahami adalah ketika kita diinformasikan dadakan pemadaman,” tambahnya.

Farin juga menegaskan, jika pemadaman ini terus tetap berlanjut, maka tidak menutup kemungkin komisi IV akan kembali memanggil PLN. “Kalau ini akan tetap berlanjut pemadaman, tanpa ada kejelasanan dan sudah sangat mengganggu,ya kita akan panggila,” katanya. (sal)