Anggota DPRD NTB : Jangan Sampai Petani Tembakau Dikorbankan

Akhdiansyah (AHMAD YANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Anggota Komisi II DPRD NTB Bidang Pertanian, Akhdiansyah mengaku prihatin dengan kondisi tak menentu yang dialami oleh para petani tembakau di NTB. Pasalnya, pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan 10 persen tarif cukai tembakau tahun 2023.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengurangi pupuk subsidi bagi petani tembakau. Sehingga akibatnya banyak petani tembakau tidak akan memperoleh pupuk bersubdisi. “Kita prihatin kondisi yang dialami petani tembakau kita di NTB,” kata politisi PKB ini kepada Radar Lombok, Senin kemarin (26/12).

Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya lebih hati-hati dalam membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat jangan sampai merugikan kepentingan petani tembakau.

Kenaikan tarif cukai tembakau tahun 2023, kata dia, dipastikan akan berimbas signifikan terhadap produksi dan harga jual ditingkat petani tembakau. Hal itu tentu akan sangat dirasakan oleh petani tembakau, khusus petani tembakau di NTB.

Baca Juga :  Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani Masih Dipersoalkan

Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah pusat mengurangi pupuk subsidi bagi petani tembakau. Bagaimanapun, kebijakan mengurangi pupuk subsidi akan sangat merugikan petani tembakau tersebut. “Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi, bagi petani tembakau kita,” ucapnya mengibaratkan.

Semestinya, pemerintah harus mencari dan membuat formula kebijakan yang lebih cermat dan tetap terkait tembakau. Dengan membuat kebijakan yang tidak sampai merugikan petani tembakau itu sendiri.

Kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai tembakau dan pencabutan subsidi pupuk ini tak ayal banyak ditolak dan dikeluhkan oleh para petani tembakau, termasuk di NTB. “Jangan sampai petani tembakau kita dikorbankan, dengan kebijakan tidak tepat,” kritik politisi  muda PKB tersebut.

Sebab itu, pihaknya akan mencoba berkomunikasi dengan pimpinan DPRD NTB untuk membahas dan membicarakan terkait sejumlah problematika yang dialami oleh petani tembakau di NTB. Terutama khusus terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan petani tembakau di NTB.

Baca Juga :  Mensos Minta Pengungsi Banjir Bandang Dipindahkan

Sehingga pihaknya bisa memberikan masukan dan saran kepada pemerintah pusat terkait kebijakan terhadap petani tembakau. “Nanti kita coba komunikasikan dengan pimpinan Dewan, agar ada sikap dan masukan kepada pemerintah. Jangan sampai ada kebijakan yang merugikan petani tembakau kita,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Provinsi NTB, Sahminudin menolak tegas keputusan Kementerian Keuangan menaikkan cukai rokok tembakau selama dua tahun ke depan. Pasalnya, kenaikan tarif cukai tembakau itu sangat merugikan petani maupun industri hasil tembakau.

“Kami sangat keberatan dengan kenaikan tarif cukai tembakau ini. Karena ini merugikan petani tembakau,” pungkasnya. (yan)

Komentar Anda