MATARAM — Anggota IV BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP. M.Si. CSFA. CFrA, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022.
“Kami beharap tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan lebih menekan tingkat pengangguran. WTP akan sia-sia, apabila kesejahteraan rakyat di NTB belum tercapai,” tutur Pius.
Penyerahan Opini WTP untuk Pemerintah Provinsi NTB diterima langsung oleh Gubernur NTB, yang didampingi Pimpinan DPRD Provinsi NTB pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2022, di Ruang Sidang DPRD NTB, Jum’at (8/6).
Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih predikat WTP ke 12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022.
Kesempatan itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengucapkan terima kasih atas atensi positif yang telah disematkan oleh BPK RI kepada Provinsi NTB. Hal ini menjadi penyemangat bagi Provinsi NTB untuk melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik ke depannya.
“Alhamdulillah, apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tutur Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB.
Selain itu lanjutnya, dinamika pembangunan terus berkembang pesat di Provinsi NTB. Sehingga harus mampu menyesuaikan dengan berpedoman pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Bang Zul berharap kepada BPK RI, untuk terus memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan di Provinsi NTB.
“Kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB di tahun-tahun yang akan datang,” ujar Bang Zul. (rl)
