MATARAM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan membuka penyelenggaraan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024. Namun hal mengejutkan terjadi, pemerintah secara terang-terangan akan memangkas kuota para pelamar dibidang kepegawaian pemerintah tersebut.
Untuk diketahui, Pemprov NTB rencananya akan mengusulkan sebanyak 2.232 formasi dalam rekrutmen CPNS dan PPPK pada tahun 2024. Kebutuhan tersebut berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
“Kita hitung-hitungannya kemungkinan berkurang jauh. Cuma angka-angkanya kami belum bisa pastikan. Tapi besarannya sudah ada, nanti berapa yang diusulkan itu menunggu keuangan dulu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Muhammad Nasir kepada Radar Lombok, Senin (29/1).
Pemprov NTB pun diingatkan untuk tidak menggebu-gebu dalam perekrutan CPNS. Pasalnya, kondisi APBD untuk belanja gaji pegawai sudah mencapai 32 persen. Sementara menurut ketentuan yang ada, anggaran untuk gaji pegawai komposisinya maksimal 30 persen dari APBD. “Tidak bisa kita, walaupun nafsu besar, kalau tidak ada pelurunya yang kuat nembak, ya jangan. Fiskal kita untuk gaji pegawai sudah melebihi 30 persen,” tegasnya.
Melihat kekuatan APBD daerah, untuk rekrutmen pegawai CPNS dan PPPK ini. Nasir memperkirakan hampir 50 persen lebih dari 2.232 formasi yang diusulkan dalam rekrutmen CPNS akan dipangkas.
Namun berapa jumlah detail formasi yang akan diusulkan ke Pemerintah Pusat, pihaknya masih menunggu hasil analisa resmi BPKAD terkait fiskal daerah. “Hari ini kita bahas tuntas supaya besok bisa kita kirim,” ucap Nasir.
“Kita ngomong-ngomong dengan keuangan, dia bilang sudah melebihi dari batasan. Itu yang kita khawatir, jadi saya tidak berani mengomentari sebelum angka rupiahnya kita lihat, baru nanti bicara jumlah (tenaga yang direkrut, red),” tambah Nasir.
Soal adanya pegawai Pemprov yang banyak pensiun di tahun 2024, menurut Nasir bukan jadi patokan untuk mengusulkan formasi sebanyak 2.232 orang di lingkup Pemprov. Karena dalam perekrutan CPNS yang dilihat adalah pemetaannya. “Kalau pensiun yang tidak krusial tidak ada masalah, tidak diganti. Sekarang IT juga bisa. Kecuali guru dan tenaga kesehatan yang tidak bisa diganti, harus secara fisik manusia,” katanya.
Pemprov NTB juga tidak perlu khawatir mengenai kinerja pemerintahan apabila formasi perekrutan CPNS ini dipangkas. Walaupun alasannya kebutuhan pegawai, tapi yang paling penting adalah kekuatan anggaran.
“Masih bisa kita atasi (kekurangan pegawai, red) dengan maksimalkan yang ada. Sekarang kalau kita tidak maksimalkan banyak yang manja. Tapi dengan sedikitnya orang akan berkreasi, berinovasi, karena dia sedikit orang,” tandasnya.
Nasir menegaskan indikator kemampuan keuangan daerah ini sangat penting dalam proses rekrutmen pegawai. Sebab, dalam penggajian para PNS dan PPPK tidak menggunakan skala UPM atau UMK, tetapi berdasarkan standar layak hidup minimal yang ditentukan oleh MenpanRB.
Sebagai contoh, jika PNS Golongan III maka gaji pokok yang diterima sebesar Rp 2,3 per bulan, ditambah ada tunjangan istri, beras dan kesehatan. “Kalau honorer baru UMP, kalau untuk PPPK dan CPNS itu standar hidup layak minimal,” jelasnya.
Sementara Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim mengatakan dalam rekrutmen CPNS lingkup Pemprov tentu harus melakukan perhitungan kekuatan kas daerah. “Soal gaji itu tentu akan kita menyesuiakan dengan kemampuan dan kapasitas kuangan daerah. Jadi rekrutmennya itu juga kan bisa bertahap sesuau dengan kebutuhan kita,” ujarnya.
Meskipun belanja pegawai dalam APBD yang sangat tinggi, Ibnu memastikan proses perekrutan tenaga CASN dilakukan secara selektif dan jumlah formasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan. Pihaknya memastikan tidak akan menggangu porsi anggaran untuk belanja yang lainnya. Karena semua belanja prioritas sudah diperhitungkan, termasuk kekuatan anggaran untuk rekrutmen tenaga CPNS ini. “Itu kan diminta oleh pemerintah secara nasional untuk rekrutmen,” timpalnya. (rat)
