GIRI MENANG – Komisi II DPRD Lombok Barat berencana memanggil Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Ispan Junaidi untuk meminta penjelasan terkait pengembangan destinasi wisata Gunung Sasak yang dianggap tidak sesuai dengan anggaran. Kualitas bangunan dianggap tidak sesuai dengan besarnya biaya yang dialokasikan daerah.
Rencana pemanggilan Ispan disampaikan Ketua Komisi II DPRD Lobar Andi Irawan kemarin. Andi menjelaskan beberapa alasan. Pertama pihaknya akan meminta penjelasan terkait penataan destinasi wisata Gunung Sasak yang dibangun pada tahun 2017 lalu dengan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar. Saat ini semua bangunan di Gunung Sasak masih dalam tahap pemeliharaan, tetapi kondisi fasilitasnya banyak yang rusak.” Kami akan panggil Kadispar untuk meminta penjelasan soal pembangunan fasilitas di Gunung Sasak,” tegasnya.
Sebagai penanggung jawab pelaksanaan proyek, Dispar harus bertanggung jawab. Ada informasi yang diterima bahwa kontraktor pelaksana proyek ini kabur dari tanggungjawab. Jika itu benar, tanggungjawab dinas semakin besar. Dewan kata politisi PAN ini, tidak mau tahu soal kontraktor yang lari atau tidak, karena itu kewenangan Pemkab yang memilih rekanan.” Justru Dispar yang harus menanggung semuanya,” tegasnya.
Karena dalam proyek ini Dispar itu sebagai pelaksana program, dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).”Dinas Pariwisata harus bertanggung jawab atas tidak beresnya proyek wisata Gunung Sasak,” pintanya.
