MATARAM — Pembahasan mengenai anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB, antara KPU dan Pemerintah Provinsi NTB, hingga kini masih berjalan alot. Buktinya, sampai sekarang belum ada keputusan yang dihasilkan secara signifikan mengenai penetapan anggaran untuk Pilkada serentak tersebut.
“Kemarin kan kita masih dalam proses bernegosiasi, kemudian (waktu) saya tersita sedikit dengan pelantikan Pj Sekda. Setelah ini saya akan gaspol untuk memutuskan besaran dukungan kita, dan segera penandatanganan naskah pemberian hibah (Pilkada),” ujar Penjabat (Pj) Gubernur NTB, HL Gita Ariadi, yang dijumpai usai menghadiri rapat lintas sektor kesiapan pengamanan Pemilu, Kami
Menurut Miq Gita, sapaan akrab Pj Gubernur, anggaran untuk Pilkada NTB serentak yang akan dikucurkan pemerintah sudah ada. Saat ini hanya tinggal melakukan pengecekan final terhadap besaran yang menjadi item pembiayaan, baru kemudian dilakukan penandatangan NPHD bersama pihak-pihak terkait, mulai dari KPU, Bawaslu, APH dan TNI/Polri.
Hanya saja, Miq Gita masih enggan menyebut secara rinci berapa besaran anggaran yang sudah disiapkan untuk Pilkada NTB. “Sudah ada (anggaran, red). Saya cek lagi, final, apakah staf sudah komprehensif menghitung dan menyiapkan segala sesuatunya,” ucapnya.
Pada prinsipnya, penetapan anggaran Pilkada ini akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi fiskal daerah, yang memang sedang tidak baik-baik saja. Karena menurutnya, efisiensi sangat dibutuhkan pada Pilkada serentak untuk memastikan tidak ada dobel dalam akuntabilitas.
“Karena ini (Pilkada Serentak, red) pelajaran baru. Sehingga kita juga tidak menginginkan sampai terjadi adanya dobel anggaran. Kemudian akuntabilitasnya menyulitkan ke belakang, sehingga menyusahkan kita,” ujar Miq Gita.
Menurutnya, Pemprov harus cermat dalam menetapkan anggaran Pilkada. Termasuk terhadap estimasi kebutuhan anggaran Pilkada NTB 2024 yang sebesar Rp 160 miliar, pihak Pemprov masih terus melakukan pendalaman.
“Adapun (anggaran) untuk Bawaslu, kemungkinan sudah ada titik terang. Kalau untuk KPU kita masih sama-sama mendalami, dan kemungkinan perubahan angka selalu ada dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini,” jelas Miq Gita.
Sesuai dengan kalender KPU NTB, Pilkada NTB 2024 bakal digelar serentak pada 27 November 2024 mendatang. Pemprov sendiri telah menyiapkan dana hibah bagi penyelenggaraan Pilkada 2024 untuk diberikan kepada KPU NTB, sebelum tahapan Pilkada dimulai.
Estimasi sementara, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Pilkada NTB 2024 sebesar Rp 160 miliar, dengan rincian Rp 130 miliar untuk KPU NTB, dan Rp 30 miliar untuk Bawaslu NTB.
Anggota KPU NTB, Yan Marli menilai alokasi anggaran sebesar Rp 130 miliar yang diberikan Pemprov ke KPU, menurutnya masih jauh dari kata ideal. Untuk itu, pihaknya sudah menyampaikan dalam pembahasan rasionalisasi usulan anggaran, bahwa meskipun ada sharing anggaran dengan kabupaten/kota, idealnya untuk anggaran pembiayaan KPU berkisar Rp 180 miliar. “Biaya Pilkada NTB 2024 idealnya di angka Rp 180 miliar.
Biaya Pilkada NTB 2018 saja menghabiskan sebesar Rp 160 miliar,” terangnya. Menurutnya, kondisi saat ini tentu sudah sangat berbeda dengan lima tahun lalu, terutama terkait harga barang. Pasalnya, ada inflasi atau kenaikan harga barang dalam waktu lima tahun tersebut. “Seharusnya kondisi inflasi selama lima tahun ini juga menjadi pertimbangan,” imbuhnya.
Ditegaskan, pihak KPU dalam menyusun rancangan kebutuhan alokasi anggaran biaya Pilkada sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), terkait penetapan harga satuan barang, termasuk besaran honorarium petugas penyelenggara Pemilu.
Pihaknya justru khawatir kalau alokasi Rp 130 miliar itu tetap dipaksakan, justru akan berimbas terhadap kemungkinan terganggunya tahapan Pilkada. “Karena sangat jauh dari ideal,” pungkasnya. (rat)
