MATARAM — Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB akan melakukan efisiensi atau pemangkasan sebesar 50 persen dari total anggaran penyelenggaran Pilkada NTB yang diajukan KPU sebesar Rp 377 miliar.
“Kemarin yang diusulkan sampai Rp 377 miliar. Kita pangkas 50 persen lebih. Kita masih terus memangkas dari proposal pertama,” kata Miq Gita, sapaan akrab Sekda NTB saat ditemui di Mataram.
Disampaikan Miq Gita, Pemprov NTB meminta kepada KPU untuk mengkoreksi kembali kebutuhan anggaran Pilkada NTB 2024. Pasalnya, komponen penyelenggaraan Pilkada kali ini masih merujuk pada Pilkada di masa Covid-19. Sementara WHO sudah mencabut aturan penanganan Covid-19 tersebut.
“Kemarin KPU memperkirakan Rp 377 miliar, karena ada Covid-19. Tapi perkembangan berikutnya Covid dinyatakan sudah tidak ada. Maka skenario untuk penyelenggaraan Pilkada di masa Covid-19, seperti pembelian APD dan lainnya dikeluarkan,” terangnya.
Ada pun tentang anggaran Pilkada ini, Pemprov NTB bersama KPU dan Bawaslu sepakat bahwa dalam pembiayaan komponen-komponen penyenggaraan Pilkada harus ada pembiayaan bersama, atau cost sharing. Terlebih Pilkada serentak ini merupakan hal baru dilakukan di NTB. Maka dari itu, mana komponen yang anggarannya besar dan beririsan, diupayakan untuk dipangkas.
“Hari ini kita bertemu dengan seluruh Sekda se Kabupaten/Kota di NTB, untuk menindaklanjuti proposal dari kesepakatan item itu menjadi nominal uang yang harus kita siapkan,” imbuhnya.
“KPU dan Bawaslu secara internal juga tengah berupaya untuk menuangkan item-item itu menjadi nominal. Jadi penyelenggara bekerja, kami pemerintah support bekerja menyiapkan,” sambungnya.
Menurut Miq Gita, efisiensi anggaran adalah spirit pertama dalam Pilkada serentak. Adapun pesta politik ini jangan sampai memberikan beban pembiayaan yang cukup besar. Baik pada saat penyelenggaraan maupun pada saat kontes Pemilu berlangsung.
“Anomali-anomali yang terjadi dalam penyelanggaraan ini ada tali-temalinya dengan hight cost politik. Sehingga pemerintah dengan regulasi yang ada menyelenggarakan penyederhanaan,” ucapnya.
Selain itu, yang juga menjadi atensi pemerintah dalam efisiensi anggaran Pilkada ini. Jangan sampai ada duplikasi penganggaran yang sama di kabupaten/kota. Hal itu yang tidak diinginkan Pemprov NTB demi menjaga akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada serentak. “Faktanya kita tidak dalam suasana Covid-19, dan kedua mempertimbangkan akuntabilitas,” ucapnya. (cr-rat)
