MATARAM — Anggota Komisi IV Bidang Pertanian DPR RI, Johan Rosihan menyesalkan sikap pemerintah yang cenderung mengabaikan anggaran untuk pertanian. Buktinya, dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat tren adanya penurunan anggaran bagi sektor pertanian. “Anggaran untuk sektor pertanian cenderung diabaikan,” kata politisi PKS asal Sumbawa, kemarin.
Diungkapkan, dalam setiap identifikasi masalah di sektor pertanian, persoalan yang ada selalu dimunculkan dan dibahas. Misalnya ancaman cuaca ekstrem el-nino yang dihadapi para petani, dikhawatirkan akan berimbas terhadap produksi beras, serta potensi kerawanan pangan.
Ancaman el-nino itu disampaikan BMKG, dan potensi adanya kerawanan pangan juga sudah disampaikan oleh Badan Pangan Dunia, satu atau dua tahun lalu. Namun dalam kenyataanya, dalam setiap pembahasan dan pembagian anggaran, seolah-olah identifikasi masalah ada di sektor pertanian tidak pernah ada. “Sehingga anggaran untuk sektor pertanian diabaikan,” tegas mantan Anggota DPRD NTB ini.
Dia mengatakan, pagu anggaran di Kementerian Pertanian tahun 2019 berkisar Rp 21,8 triliun, namun tren pagu selalu menurun setiap tahun, dan hingga 2023 berkisar Rp 13, 7 triliun.
Menurutnya, kebijakan anggaran dari pemerintah ini tidak sejalan dengan peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Johan menandaskan, kebijakan anggaran di sektor pertanian sangat berkaitan erat dengan kebijakan yang menyangkut hajat hidup sebagian besar masyarakat Indonesia, yang bermata pencaharian sebagai petani. “Ini sektor (pertanian, red) berkaitan langsung hajat sebagian besar masyarakat kita,” tegasnya.
Dengan dukungan anggaran yang tidak memadai tersebut, membuat target yang dibuat oleh Kementerian Pertanian terlihat lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu sebagai konsekuensi anggaran sektor pertanian yang terus menurun.
Sebab itu, semua cita-cita tentang swasembada pangan menjadi sesuatu yang terlupakan, dan hilang dari kebijakan pemerintah akibat porsi anggaran yang tidak memadai.
Dia menilai, pemerintah terlihat tidak serius memajukan sektor pertanian. Terkesan setiap persoalan di sektor pertanian selalu dijawab dengan impor, mulai dari impor beras hingga impor bahan pangan lainnya.
Sehingga tidak terlihat ada upaya keras dari pemerintah dalam mendukung terciptanya swasembada pangan, dan melepaskan ketergantungan dari impor. Karena semua kebutuhan pangan dijawab dengan impor. “Harus diingat kita ini RI kepanjangan dari Republik Indonesia, bukan Republik Impor,” selorohnya.
Lebih lanjut disampaikan, pertanian nasional harus mampu memenuhi kebutuhan pangan sekarang dan dimasa depan. Caranya, pemerintah harus memberikan perhatian besar, termasuk dari sisi anggaran yang memadai terhadap sektor pertanian yang berbasis kepada pemberdayaan petani. “Sektor pertanian harus diperkuat, karena ini lokomotif kehidupan bangsa kita,” lugasnya. (yan)
