PRAYA – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ternyata belum sukses menurunkan angka kemiskinan.
Hasilnya selama kurun waktu tiga tahun ini masih stagnan meski anggaran yang dikucurkan cukup besar. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah, Rabu kemarin (18/10). Jumlah penduduk dalam kategori miskin masih sangat tinggi.
Bahkan, capaian untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut masih jauh dari target. Di mana target yang harus tercapai per tahunya adalah berkurangnya 2 persen. ‘’Namun, yang tercapai hanya 0,4 persen,’’ beber Wakil Bupati Lombok Tengah L Pathul Bahri, saat memaparkan data kemiskinan pada rakor kemarin.
Pathul lantas menyebut, tahun 2014 masyarakat miskin di Lombok Tengah mencapai 16,03 persen, atau 145.180 jiwa. Tahun 2015 naik menjadi 16,26 persen, atau 147.940 jiwa. Kemudian tahun 2016 turun lagi menjadi 15,80 persen, atau 145.370 jiwa. Turun naiknya angka kemiskinan ini, kata Pathul, masih berkutat pada angka yang tidak jauh beda.
Perubahannya masih stagnan, sehingga harus tetap ditingkat. Hal ini mengingat anggaran yang dikucurkan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam penanggulangan kemiskinan ini sangat besar. Mulai dari APBD II, APBD I dan APBN. ‘’Untuk tahun 2017 ini saja, dari APBN sebesar Rp 399.979.054.000, ABPD I Rp 5.978.150.000, dan APBD II Rp 194.957.013.550. Sehingga totalnya mencapai Rp 600.914.217.550,” urai politisi Partai Gerindra ini.
Pathul yang juga ketua TPKD Lombok Tengah kembali memaparkan, banyaknya anggaran yang digelontorkan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ini sangat tidak dengan hasil yang dicapai. Diakuinya, target ini tak tercapai disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah masih banyaknya data yang tidak cocok dengan fakta di lapangan.
Fakta ini, sambung dia, ditemukan dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program kemiskinan untuk tahun 2017. Untuk penerima program keluarga harapan (PKH) misalnya, masih ada yang belum mendapatkan buku tabungan dan kartu kesejahteraan sosial (KKS). ‘’Di sisi lain, masih ada perbedaan data atau nama NIK pada KTP dan kartu keluarga KK. Begitu juga dengan dana sharing dari APBD II yang masih kurang, di mana kesepakatan hanya 5 persen,’’ jelasnya.
Begitu juga dengan adanya penambahan atau pengurangan masing-masing desa untuk beras sejahtera (rasta). Sehingga ada protes dari kepala desa serta masih adanya pengaduan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas beras yang diberikan. ‘’Bahkan, ada juga orang yang tidak layak mendapatkan itu tapi malah mendapatkanya,” ungkapnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah ini lantas berujar, pemerintah sebenarnya sudah berusaha maksimal dalam mengentaskan kemiskinan. Pihaknya memastikan dari tahun ke tahun angka kemiskinan bisa berkurang. “Insya Allah dengan apa yang sudah kita lakukan maka pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah bisa kita tanggulangi,” harapnya menutup pembukaanya.
Ditimpali Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Tengah Lalu Supratman, hal yang paling penting dalam mengentaskan kemiskinan adalah pemahahman tentang data yang ada. Karena, jika melihat komitmen pemerintah saat ini sudah sangat maksimal dalam mengentaskan kemiskinan. ‘’Ini yang kita herankan karena ironisnya pengentasan kemiskinan itu sangat lamban, sehingga perlu menumbuhkan pemahaman diri dari makna kemiskinan itu,” katanya.
Di sisi lain, sambungnya, sulitnya dalam menentaskan kemiskinan. Karena sejauh ini, ada jarak antara kebijakan dengan data yang sudah ada. Terbukti, bahwa saat ini angka kemiskinan per kapita saja bisa mencapai 357 PDRB (produk demostik regional bruto). ‘’Penyumbang terbesar dalam kemiskinan adalah para warga yang bekerja sebagai petani mencapai 53 persen. Dan 24 persen adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan serta kepala keluarga yang pendidikanya hanya tamatan SD,” tambahnya.
Ditambahkan Kepala Bappeda Lombok Tengah HL Satria Atmawinata, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang digambarkan dengan angka PDRB menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan setiap tahun. PDRB ADHK (atas dasan harga konstan) 2010, PDRB meningkat dari Rp 9,154 triliun tahun 2013 menjadi Rp 10,264 triliun tahun 2015. ‘’Pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah menunjukkan kinerja yang positif. Di mana pada tahun 2015 sebesar 5,58 persen meningkat menjadi 5,67 persen pada tahun 2016,” sebutnya.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Lombok Tengah tahun 2013-2015, pendapatan per kapita juga mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita penduduk ADHK 2010 meningkat dari Rp 10,768 juta pada tahun 2014 menjadi Rp 11,243 juta pada tahun 2015. ‘’Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (cr-met)
