Amin Ngaku Punya Kans Dampingi Ali BD

Muhammad Amin

MATARAM—Nama Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, disebut- sebut calon wakil gubernur sangat potensial mendampingi Ali BD.

“Saya punya kans maju mendampingi calon independen,” kata Ketua DPW Partai Nasdem NTB kepada Radar Lombok, Senin kemarin (5/6).

Amin tak menampik kemungkinan dirinya koalisi dengan calon independen  di pilkada. Koalisi dengan calon independen dimaksud adalah Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dahlan. Ia mengaku, jauh-jauh hari sudah membangun komunikasi politik dengan Ali BD. Meskipun, komunikasi politik yang  dibangun tersebut belum final.”Dengan Pak Ali BD pun kita ada kans koalisi,” ucap mantan politisi Partai Golkar NTB tersebut.

Kendati demikian, ia mengatakan sebagai ketua DPW Partai Nasdem NTB dirinya memprioritaskan koalisi dan maju melalui jalur parpol. Bagaimanapun, kata Amin, dirinya akan memperhatikan dan memperhitungkan pendapat kader yang ada di kabupaten/kota.

Walaupun begitu, Amin tak akan memaksakan kehendak andai nanti Partai Nasdem tidak menghendaki dirinya maju dalam kontestasi di pilkada NTB. “Demokratisnya kita tawarkan dulu ke teman-teman  yang memenuhi syarat siapa. Tapi kalau yang memenuhi syarat ketuanya, ya alhamdulillah,” ujarnya.

Ia pun menilai, misalnya kemunculan Siti Rohmi Djalilah dari Partai Demokrat membuat dinamika konstalasi pilkada NTB berubah dan kian dinamis. Namun, ia beranggapan hal tersebut suatu hal sangat wajar. Semuanya pun menurutnya masih dalam proses seleksi.

BACA JUGA :  Dikbud NTB Tetap Yakin Tidak Ada Pungli

Persaingan tokoh yang masuk dalam bursa calon gubernur juga masih belum bisa diprediksi hasilnya. Lantaran, angka swing voter yang menurut Amin masih tinggi.

“Itu kan masih dinamis, karena swing voter-nya masih tinggi sekitar 60-70 persen. Di calon gubernur itu memang sangat kompetitif dari yang beredar selama ini, tapi itu masih dinamis,” jelsnya.

Pengamat politik NTB, Agus MSi berpendangan, secara yuridis tidak ada keharusan partai mengusung calon dari luar. Hanya saja ada dua sisi yang perlu dilihat ketika parpol mengusung calon dari luar partai.

Pertama, secara manajemen organisasi menandakan partai gagal melakukan fungsi kaderisasi. Pada dasarnya setiap orang yang menjadi anggota dan pengurus partai harus dijamin haknya untuk berkarir melalui partai bersangkutan. Termasuk menjadi kepala daerah bahkan presiden.

“Nah ketika parpol justru mengajukan calon dari luar partai sementara ada kadernya yang siap maju, ini menandakan parpol tidak berhasil melaksanakan fungsi kaderisasi,” ungkapnya.

Kedua, perlu juga dilihat keutuhan suara partai atau dukungan rakyat. Jika parpol mengajukan calon dari luar lantas ada kekecewaan kader sendiri, maka ini berpotensi menimbulkan perpecahan internal partai.

Salah satu dampak perpecahan internal partai adalah ikut terbelahnya dukungan rakyat pemilih. Ini dapat berpotensi menimbulkan kekalahan partai. (yan)