JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengungkapkan, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang pernah ikut berperang di Suriah dan kini kembali ke tanah air.
Menurutnya, para alumni perang Suriah itu telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia.
“Sekian ratusan sudah ada (alumni Suriah, red) sudah tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Suhardi di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Senin kemarin (3/7).
Karenanya, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri itu mengharapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memantau para WNI yang baru kembali dari Suriah. Sebab, mereka berpotensi melakukan aksi teror radikal. “Jadi saya minta pemda untuk juga ikut berpartisipasi,” kayanya.
Lebih lanjut Suhardi mengatakan, saat ini aparat penegak hukum memang tidak bisa menindak WNI alumni perang Suriah. Pasalnya, belum ada aturan yang mengatur hal itu. Selain itu, UU Terorisme juga masih dalam proses revisi. “Karena di Revisi UU masih dibahas,” jelasnya.
Namun mereka yang diduga pernah bergabung dengan ISIS dengan pintu masuk dari Turki akan dibina terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke daerah asal. “Sekarang begitu datang kita minta pada pemerintah Turki untk beri informasi lebih awal supaya kita bisa tahu kapan datangnya,” ujar dia usai bertemu Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut, Suhardi menuturkan orang yang dideportasi itu akan didata terlebih dahulu. Mereka yang kategori perlu diwaspadai bakal dibina terlebih dahulu. ”Kita masukan ke Bambu Apus kita bina untuk program deradikalisasi kemudian baru kita antar ke tempat masing-masing,” imbuh dia.
Di Bambu Apus, Jakarta Timur ada Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dibawah Kementerian Sosial. Rumah tersebut selama ini dijadikan sebagai shelter untuk pembinaan orang yang terindikasi terlibat aksi terorisme di luar negeri.
Langkah selanjutnya, BNPT akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) asal orang-orang tersebut. Suhardi mengakui untuk mengubah paham radikal yang sudah tertanam dalam benak orang itu bukan perkara instan yang bisa selesai dalam sebulan dua bulan saja. Pemda bertugas untuk ikut memantau dan mengevaluasi kondisi orang tersebut pasca pembinaan. ”Kita kan tidak bisa menjamin cuma satu bulan radikalismenya bisa berubah ya,” tegas dia.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menambahkan perlu ada upaya khusus untk penerapan sistem keamanan individual. Sistem tersebut untuk mengatasi perkembangan gerakan terorisme yang dilakukan sendiri-sendiri atau lone wolf. Salah satu penyebabnya adalah karena pengaruh buruk dari internet. ”Tentu ini menjadi bagian tersendiri untuk mengamankan para masyarakat Islam kita dari pengaruh-pengaruh seperti itu. Kita usahakan agar kedepannya sistem pengamanan individual nanti dapat kita laksanakan dengan baik,” ujar Wiranto.
Sementara Kadivhumas PolriIrjen Setyo Wasisto menjelaskan, data jumlah mantan itu telah diketahui. Tentunya, akan dilakukan upaya lebih lanjut terhadap mereka yang potensial melakukan aksi teror di Indonesia. Cara masuk para mantan kombatan ini menggunakan jalur resmi, baik melalui Turki atau negara lainnya. Sulit bila mereka masuk melalui jalur tidak resmi. ”Akses jauh, tentu hanya bisa pakai pesawat dan jalur resmi,” tuturnya. (jun/idr)
