Alokasi Rp 13 Miliar untuk Zero Waste Disorot

illustrasi anggaran

MATARAM–Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kembali mengalokasikan anggaran Rp 13 miliar untuk zero waste dalam KUA PPAS APBD 2022.

Anggaran Rp 13 miliar itu dinilai terlalu besar. Sedangkan, publik sejauh ini tidak mengetahui secara pasti seperti apa kemanfaatan dari program zero waste. “Kemanfaatan sejauh ini seperti apa dari program zero waste sebelumnya?” tanya Ketua Fraksi PPP DPRD NTB Muhammad Akri, kepada Radar Lombok saat ditemui di Kantor DPRD NTB, Kamis kemarin (25/11).

Diungkapkan, pihaknya tidak mempersoalkan program zero waste yang merupakan program unggulan pemerintahan Zul-Rohmi. Hanya saja, publik harus tahu seperti apa kemanfaatan dari pelaksanaan program itu. Pasalnya, dalam APBD NTB 2021 juga dialokasikan cukup besar yakni sekitar Rp 65 miliar. Di sisi lain, publik tidak mengetahui kemanfaatan dari program tersebut.

BACA JUGA :  Program Beasiswa jadi Temuan BPK, Zul-Rohmi Pastikan Tidak Ada Unsur Korupsinya

Ia menilai persoalan sampah hingga saat ini tak kunjung terselesaikan. Di sejumlah daerah masih terlihat ada tumpukan sampah. Sehingga program zero waste yang menelan anggaran cukup besar itu tidak berjalan maksimal. “Anggaran dikemanakan, ini harus diperjelas dulu,” pintanya.

Menurutnya, banyak hal yang semestinya harus lebih diprioritaskan oleh pemprov dalam alokasi penganggaran di APBD 2022. Di antaranya, program untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi covid-19, dengan mendukung permodalan UMKM. “Saya kira ini jauh lebih besar kemanfaatannya. Kita harus bersikap rasional,” tandasnya.

Akri juga menyoroti dalam KUA PPAS APBD 2022 bahwa dari pendapatan daerah yang ditetapkan Rp 5,39 triliun. Sementara untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 5,96 triliun, lebih banyak tersedot untuk belanja pegawai.

BACA JUGA :  Pasokan Telur Luar Dibatasi Masuk NTB

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Yek Agil mengatakan, kembali dialokasikannya program zero waste di APBD 2022, karena merupakan program unggulan Zul-Rohmi.

Menurutnya, pelaksanaan zero waste sudah berjalan cukup baik. Namun, pemprov tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan dan peran aktif dari pemda kabupaten/kota. “Tidak bisa program zero waste hanya dibebankan ke pemprov. Tapi harus ada sinergi dan kolaborasi dengan kabupaten kota, agar bisa berjalan maksimal,” tandasnya.

Sebab itu, program zero waste masih sangat diperlukan untuk penanganan sampah. Jikapun masih ada kelemahan dan kekurangan, kata dia, harus dikawal semua pihak. “Mari kita kawal program zero waste ini, agar tepat sasaran dalam mengatasi persoalan sampah ini,” pungkasnya. (yan)