Ali BD akan Sekolahkan 100 Ahli Medis

Tingkatkan Kualitas Kesehatan

Dalam membangun sebuah kota di dalam satu kecamatan, tentunya kondisi pasar dan jalan yang utama harus dibenahi dan diperhatikan seorang kepala daerah.  Sama seperti di Kecamatan Sikur, akses jalan yang utama diperhatikan untuk diperbaiki kondisinya.  “Kenapa saya mau mbangun jalan dan memindahkan pasar, terutama pasar yang menyebabkan kemacetan. Itu salah satu upaya saya untuk membangun kota di desa ibu kota kecamatan,” terangnya. 

Sedangkan lokasi pasar Sikur setelah dipindah rencananya akan dibuat menjadi pusat pertokoan.  Dengan alasan agar ibu kota kecamatan lebih maju dan berkembang, sehingga ibu kota kecamatan mampu membangun ekonomi masyarakat lebih maju dan berkembang. “Pembangunan ekonomi harus kita lakukan secara terus menerus,” sambungnya. 

Baca Juga :  Wabup Klaim Pemerintahan Ali BD Lebih Baik

Dalam kampanye sebelumnya di lapangan umum Kecamatan Terara, Senin (23/4), Ali BD memastikan semua masyarakat miskin harus punya kartu BPJS Kesehatan. Ali BD menyinggung soal masalah kesehatan. Salah satunya soal fasilitas kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kata Ali BD, dia akan menindak tegas siapapun oknum yang bermain-main dengan KIS dan BPJS, jika terpilih menjadi gubernur NTB 2018. Tindakan tegas ini sudah dilakukan saat ini di Lombok Timur. Karena masyarakat tidak boleh dipermainkan dalam bentuk apapun. Kepala daerah adalah harus mengutamakan kepentingan masyarakat bukan memikirkan kepentingan pribadi maupun golongan. “Tindakan bisa dipecat jika ada pejabat yang terlibat. Dan itu sudah banyak dipecat di Lombok Timur yang bermain-main dengan saya. Karena saya tidak takut kepada siapapun kecuali kepada rakyat dan Allah yang saya takuti,” cetusnya.

Baca Juga :  Road Show Ali-Sakti di Pulau Sumbawa Disambut Meriah

Tidak itu saja, Ali BD ini tidak menampik jika di NTB pemberian kartu BPJS Kesehatan masih belum merata dan banyak yang tidak tepat sasaran. Terlebih, banyak masyarakat yang mampu lebih mendapatkan kartu BPJS ketimbang masyarakat miskin. “Jangan hanya mengandalkan Badan Pusat Statistik (BPS) saja, tetapi libatkan juga kepala dusun, RT, RW. Dan tentunya libatkan rakyat sehingga masyarakat miskin tidak lagi mengeluh perihal kartu BPJS. Ini yang dilakukan di Lombok Timur,” bebernya.

Komentar Anda
1
2
3