Alat Berat Lenyap, Hasil Sewa Menguap, Dewan Klarifikasi PUPR NTB

KLARIFIKASI: Sekretaris Dinas PUPR NTB dan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok, ketika memenuhi panggilan klarifikasi di DPRD NTB, terkait dugaan penggelapan aset alat-alat berat milik Pemprov NTB, Kamis (4/7). (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memanggil pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, dan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok, untuk memberikan klarifikasi terkait kasus temuan dugaan korupsi sejumlah alat berat yang melibatkan OPD (Organisasi Perangkat daerah) tersebut.

Dari hasil pertemuan tersebut, ditemukan adanya indikasi penggelapan aset daerah pada penyewaan alat berat di Dinas PUPR NTB. “Kami di DPRD tadi menanyakan mana sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari alat berat. Ternyata nihil, nol,” kata Anggota Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan DPRD NTB, Ruslan Turmuzi saat ditemui di Gedung DPRD NTB.

Ruslan menjelaskan, salah satu sumber PAD yang ada di PUPR adalah penyewaan alat berat. Tapi kenyataannya, bahwa hasil penyewaan alat-alat berat itu tidak pernah disetorkan ke daerah sejak tahun 2021.

Tidak hanya itu, persoalan lainnya adalah sampai saat ini pemerintah tidak mengetahui keberadaan dari alat-alat berat milik Pemprov NTB yang disewakan kepada pihak ketiga tersebut. “Ini yang kita tanyakan tadi, sehingga persoalan alat berat ini sekarang ditangani oleh APH (aparat penegak hukum),” terang Ruslan.

Kesempatan itu, pihak DPRD pun mempertanyakan bagaimana pengelolaan alat berat tersebut, apakah sistemnya disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Namun oleh Kepala Balai Pemeliharaam Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok yang baru, ternyata tidak bisa memberikan kejelasan.

“Kalaupun dia tidak mendapatkan PAD, mestinya alat berat itu ada dan secara fisik terlihat. Sekarang ini tidak ada alat beratnya, bagaimana pola kerjasamanya pihak ketiga itu juga tidak tahu,” kritik Ruslan.

Baca Juga :  Pengedar Sabu Antar Provinsi Dibekuk, Setengah Kilogram Sabu Diamankan

Persoalan ini menjadi atensi pihak Legislatif, karena penyewaan alat berat ini diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Tapi harapan itu pupus, menyusul alat-alat berat ini menuai sejumlah masalah.

Padahal potensi PAD pada penyewaan alat berat ini cukup besar. Bahkan diprediksi nilainya lebih dari Rp 500 juta, khususnya untuk sewa alat berat seperti truk, ekskavator dan lainnya. Namun kenyataan bahwa sampai hari ini PAD yang masuk ke daerah nihil. “Kenapa dia baru muncul hari ini, karena ditunda waktu itu, karena masih dilakukan penyelidikan,” ujar Ruslan.

Kendati demikian, Ruslan tidak ingin disebut ada upaya pembiaran dari pemerintah terhadap kasus ini. Menurutnya sudah ada tahapan dan MoU dengan pihak ketiga dalam proses penyewaan alat berat itu.

Adapun kasus dugaan korupsi ini muncul, hingga menjadi bahan pemeriksaan APH, setelah alat-alat berat itu tidak diketahui keberadaannya. “Ada alat beratnya, tapi disembunyikan dimana? Itulah makanya kita klarifikasi,” tandas Ruslan.

Atas persoalan ini, DPRD berencana akan melakukan pemanggilan kembali kepada Plh Dinas PUPR dan Kepala Balai Jalan Provinsi bersama jajarannya, untuk memberikan klarifikasi pada Jumat (5/7) hari ini, pukul 09.00 Wita di Gedung DPRD. “Iya besok kita panggil lagi,” ujarnya.

Terhadap masalah ini, Ruslan menyarankan agar alat berat itu diperuntukkan untuk pemeliharaan, bukan penyewaan. Mengingat potensi kerugian jika dilakukan sewa alat berat selama tiga tahun terakhir mencapai milliaran rupiah. “Yang menjadi persoalan saat ini alat berat itu lenyap,” ujarnya.

Baca Juga :  Pelayanan RSUD NTB Dikritik, Dokter Jack: Kita Ambil Hikmahnya

Sedangkan Sekretaris PUPR Provinsi NTB, Hasyim yang ditemui usai menghadiri panggilan DPRD NTB, membenarkan kalau kasus ini sudah menjadi atensi APH. “Kita sudah meminta bantuan Inspektorat yang menangani itu, cuma karena sudah APH (yang) pegang,” tuturnya.

PUPR NTB sebelumnya sudah berupaya melakukan mediasi dengan pihak yang menyewa alat melalui Ridwansyah, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR NTB. Adapun penyewaan alat berat ini sudah berlangsung sejak PUPR NTB dipimpin oleh H. Sahdan.

“Yang menyewa ini kita tidak tahu niatnya seperti apa. Karena kita sudah berusaha memediasi yang terbaik, tetapi beliaunya (penyewa, red) yang pergi entah kemana. Dihubungi juga susah,” terang Hasim.
Hingga kini PUPR NTB masih kesulitan untuk menemukan pihak yang menyewa alat berat Pemprov.

Dia berharap alat-alat berat ini segera dikembalikan, supaya bisa dimanfaatkan oleh Pemprov untuk pemeliharaan jalan. “Sampai sekarang belum ditemukan, makanya kita minta tolong APH untuk mencarikan,” ujar Hasyim.
Sementara untuk saat ini baru mantan Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok, AI, yang telah diperiksa oleh APH.

“Tapi sekarang sudah purna tugas (pensiun, red) beliau,” kata Hasyim seraya memastikan kalau kasus ini tidak ada kaitannya dengan pembayaran pajak, tetapi murni hanya terkait sewa-menyewa antara pemerintah dan pihak ketiga. (rat)

Komentar Anda