Akan Ada Kepala Dinas di Lobar Didemosi

IST/RADAR LOMBOK : Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid saat melantik pejabat fungsional lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum lama ini.

GIRI MENANG – Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memastikan akan menggelar perombakan posisi pejabat eselon II dalam waktu dekat. Ia juga memastikan akan ada kepala dinas yang didemosi alias turun jabatan.

Dikatakan Bupati, proses sedang dilakukan. Perombakan juga sudah dapat lampu hijau dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri. “Sudah oke, tinggal dijemput fisik dari izin itu. Kemungkinan Senin berangkat, waktu tidak bisa kita tentukan kapan,” tegasnya.

Tak hanya itu, dalam waktu dekat ini dirinya juga akan melakukan evaluasi secara kinerja seluruh pejabat eselon III. “Semua kita lakukan evaluasi termasuk eselon III,” ujarnya.

Fauzan Khalid memastikan, selain mutasi dan promosi jabatan, akan ada juga punishment dalam bentuk demosi. “Akan ada hukuman, model demosi. Kalau nonjob tidak lah. Kalau demosi iya, kemungkinan itu ada,” tambahnya.

Fauzan sudah menerima laporan terkait itu. Dia meminta semua pihak untuk bersabar dan melihat nantinya. “Biasanya dari rekomendasi itu ada, termasuk nama orang, walaupun nantinya tetap usulan kita. Diberikan lampiran hasil pansel ke KASN, kalau tes kejiwaan hanya ke saya karena itu rahasia orang. Kalau saya buka, bisa malu,” imbuh bupati.

BACA JUGA :  Gugatan Dua Bakal Calon Kades di Lobar Ditolak PTUN

Dikonfirmasi mengenai indikator demosi, menurutnya, indikator demosi pejabat itu adalah kinerja dan sikap. “Jadi sikap di sini bukan harus tunduk hormat atau cium tangan. Semacam komunikasi dengan orang lain,” jawabnya.

Lalu bagaimana dengan pejabat yang sudah menduduki jabatan lebih dari lima tahun ? Fauzan Khalid mengatakan bahwa itu tidak menjadi persoalan. Namun demikian, tentu pihaknya akan melihat apakah pejabat bersangkutan sudah terlihat bosan dan tidak ada pergerakan dalam menjalankan tugas. “Kalau sudah lima tahun, itu boleh terus. Kecuali kalau sudah kelihatan bosan, dan tidak ada pergerakan. Kan kelihatan di tes kejiwaan nantinya,” imbuhnya lagi.

Terkait capaian PAD, Fauzan justru nampaknya terkesan lunak. Menurut dia, bahwa jika menjadikan capaian PAD sebagai salah satu indikator melakukan mutasi atau bahkan demosi, dia tidak setuju. “Capaian PAD kita harus rasional. misal pajak hotel, tidak mungkin tercapai karena situasi pandemi, masa kita hukum,” tegasnya.

Munculnya selentingan terkait mutasi pejabat di Lobar lebih mengedepankan kedekatan emosianal atau balas jasa, Bupati Lobar menjawab santai. Dengan sederhana dia menyatakan bahwa sangat tidak mungkin dirinya mengangkat orang yang tak dikenalnya. “Kan saya semua dekat, masa saya angkat yang nggak saya kenal,” ungkapnya santai.

BACA JUGA :  Tambang Emas Ilegal di Sekotong Jadi Atensi Polda NTB

Mengenai adanya posisi yang saat ini dan akan kosong karena ditinggal pensiun seperti jabatan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sert kepala Dinas Kesehatan, Fauzan mengatakan bahwa pada posisi itu aka ada yang dikosongkan. “Ada yang dikosongkan kalau saya tidak salah ingat. Ada kosong ada yang diisi. Kan di pansel ditanya ketertarikan pejabat bersangkutan,” tutupnya.

Sebelumnya kalangan DPRD Lombok Barat meminta bupati memberikan punishment kepada pejabat yang berkinerja tidak baik dalam mengemban jabatan sebagai kepala dinas. Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah menjelaskan, selama ini bupati terkesan masih setengah hati dalam memberikan sanksi kepada para kepala OPD yang berkinerja buruk. Ia mengaku dewan sudah menyuarakannya sejak lama. Kepala OPD yang berkinerja buru diminta diberikan hukuman. Begitu juga kepada kepala OPD yang berprestasi agar diberikan reward. “Karena kasihan juga jika tidak ada punishment dan reward bagian kepala OPD,” jelasnya.(ami)