GIRI MENANG–Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat mengingatkan Pemerintah Provinsi NTB untuk tidak membeda-bedakan perhatian kepada kabupaten/kota dalam hal anggaran infrastruktur. Anggaran untuk Lombok Barat, terutama untuk perbaikan fasilitas umum yang rusak karena bencana harus menjadi prioritas.
Pesan ini disampaikan ketua AKAD Lombok Barat, Sahril, kepada Radar Lombok, Selasa (21/6). Kades Jeringo Kecamatan Gunung Sari ini menyoroti hilangnya anggaran infrastuktur sebesar Rp 15 miliar di APBD NTB untuk penanganan dua jembatan di Lombok Barat yang rusak karena bencana banjir tahun lalu masing-masing jembatan Medas dan jembatan Midang, keduanya di Kecamatan Gunung Sari. Dua jembatan ini mendesak ditangani. Hilangnya anggaran ini sempat diprotes sejumlah anggota DPRD NTB Dapil Lobar, namun belakangan menghilang. Pemprov sendiri sudah menjelaskan bahwa anggaran itu bukan hilang, melainkan memang tidak masuk di APBD 2022. Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwansyah, juga membantah anggaran tersebut diarahkan ke Pulau Sumbawa atau untuk pembangunan infrastruktur MXGP di Samota. “Kami ingatkan Pemprov atau gubernur, jangan suka PHP ke Lobar. Jangan suka menganaktirikan Lobar. Ini jembatan sangat urgent, ” ungkap Sahril.
Dia meminta anggota DPRD NTB Dapil Lobar serius menelusuri anggaran ini. Ia sangat menyayangkan mekanisme perencanaan dan pembahasan antara eksekutif dan legislatif sehingga anggaran Rp 15 miliar ini tiba-tiba tidak masuk dalam APBD. Padahal, dua jembatan ini adalah akses penting warga. Pemprov diingatkan untuk melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. “Dewan harus bersuara, mengawal. Kalau dewan tidak didengar, apa perlu kami yang warga biasa ini demo ke kantor gubernur?” ungkapnya.
Dewan yang pertama kali menyoroti anggaran ini adalah Hasbullah (PAN). Belakangan Hasbullah tidak lagi mempertanyakannya. “Nanti saya hubungi kalau ada perkembangan,” ungkapnya saat dihubungi terpisah. (git)
