LABUAN BAJO–Sebagai pendekatan baru yang diperkenalkan dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia, concrete deliverables adalah daftar proposal proyek, program atau inisiatif yang mengambil tema dari kelompok kerja (working groups) G20 tahun ini.
Hal ini bertujuan sebagai aksi nyata yang dapat dilakukan negara-negara anggota G20 setelah rangkaian pertemuan G20 selesai.
Concrete deliverables menjadi pembahasan keempat dari Pertemuan Sherpa ke-2, yang diadakan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (11/07).
Poin pembahasan berkisar kepada masing-masing kelompok kerja dan inisiatif pada Sherpa Track, serta mengenai langkah selanjutnya untuk memastikan pencapaian objektif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada sesi pembukaan beberapa waktu sebelumnya menyampaikan bahwa negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab untuk memikirkan masyarakat.
“Tugas G20 adalah membawa solusi yang dapat mengurangi permasalahan masyarakat, memberikan harapan hidup lebih baik, dan memastikan bahwa tidak ada orang, negara atau wilayah yang tertinggal,” kata Menko Airlangga.
Concrete deliverables berupa proyek-proyek yang telah dijalankan negara-negara anggota G20, baik secara nasional, bilateral atau multilateral, yang sekiranya dapat diimplementasikan negara lainnya sebagai solusi untuk suatu permasalahan yang serupa.
“Presidensi G20 Indonesia bertindak sebagai kurator dari proposal yang diberikan masing-masing negara dan membaginya dalam kategori yang dikerjasamakan melalui forum G20 atau multilateral, maupun kategori yang akan dilakukan melalui kerja sama bilateral,” ujar Airlangga.
Negara-negara G20 lain sambungnya, memberikan dukungan penuh bagi usulan proyek yang dapat diaktualisasikan ini dan mempercayakan Indonesia sebagai Presidensi untuk memegang kendali dalam memilah proyek yang akan diterapkan.
“Proyek-proyek yang dicanangkan juga direncanakan akan berkolaborasi dengan organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan pihak swasta,” jelas Airlangga.
Dalam pertemuan ini, Indonesia menyampaikan kepada para Delegasi G20 bahwa kriteria seleksi memprioritaskan karakteristik multilateral dari suatu proyek, yang sebisa mungkin mencakup beberapa negara G20, atau beberapa negara G20 dengan negara lain di luar G20 atau organisasi internasional, atau juga yang dampaknya dapat dirasakan di wilayah negara tersebut atau secara global.
Lalu, berorientasi pada aksi nyata yaitu proyek yang dapat diimplementasikan. Meskipun tidak akan meminta persetujuan setiap negara untuk setiap proyek yang akhirnya akan masuk ke dalam daftar concrete deliverables, tetapi Presidensi G20 membuka kesempatan bagi negara G20 untuk menyatakan jika ada penolakan yang kuat terhadap salah satu proyek untuk alasan tertentu.
Pada saat ini, concrete deliverables sedang dalam tahap pengumpulan proyek, yang estimasinya akan selesai seminggu setelah Pertemuan Sherpa ke-2 ini.
“Daftar proyek tersebut diharapkan dapat dipresentasikan ke Sherpa G20 pada Pertemuan Sherpa ke-3 awal Oktober mendatang,” ucap Airlangga.
Sementara itu, Delegasi Mexico mengutarakan harapannya bahwa proyek-proyek baru ini akan dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan investasi domestik untuk memitigasi permasalahan migrasi, karena adanya insentif untuk tetap bekerja di negara asalnya.
Terkait isu migrasi, dampak pandemi serta keadaan geopolitik dunia pada saat ini, membuat pembahasan isu ini menjadi sensitif. Sebagian dari Delegasi G20 berpendapat bahwa lebih baik untuk mendiskusikan ini dalam Global Refugee Forum atau dalam forum PBB.
Pada dasarnya semua negara setuju bahwa permasalahan migrasi bertalian erat dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Komunikasi antar negara yang kondusif dalam mengatur perpindahan orang yang berskala besar pun diperlukan. (*/gt)
