JAKARTA–Sektor industri menjadi salah satu pemeran esensial dalam menopang stabilitas perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta aktivitas produksi yang masif.
Tingginya kuantitas serapan tenaga kerja tersebut memantik Pemerintah untuk terus mengoptimalkan kualitas serta kesejahteraan para pekerja melalui berbagai kebijakan.
Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pekerja tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Selasa (23/08).
Pada kesempatan tersebut, KSPN mengawali audiensi dengan menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi oleh pekerja mulai dari tingginya pemutusan hubungan kerja karena relokasi pengusaha, rumusan upah minimum yang belum dapat menjamin keadilan di berbagai daerah, hingga menurunnya angka pekerja tetap.
Selain itu, KSPN juga menyampaikan harapan agar Pemerintah dapat menambah kembali berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja, program KUR bagi pekerja yang memiliki usaha sampingan, pemberian sertifikasi kompetensi bagi pekerja, serta pemberdayaan ekonomi bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.
Guna merespon berbagai kendala dan aspirasi tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemerintah telah memberikan berbagai dukungan bagi pekerja, salah satunya melalui program KUR yang dapat diakses oleh pekerja paruh waktu yang memiliki usaha sampingan dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta atau sebesar Rp100 juta untuk kredit tanpa agunan.
Program KUR tersebut hanya dibebankan bunga sebesar 3% di tahun 2022 dan dapat diakses secara berkelompok dengan bidang usaha yang jelas.
“Kita mempunyai program Kredit Usaha Rakyat yang bisa didorong ke para pekerja paruh waktu yang memiliki usaha dimana tahun ini KUR memiliki target sebesar Rp373,17 triliun dan akan meningkat pada tahun depan,” ungkap Menko Airlangga.
Selain itu, Pemerintah juga telah menyediakan berbagai pelatihan seperti program vokasi yang telah sesuai dengan kebutuhan industri sehingga calon pekerja yang dihasilkan akan lebih mudah untuk memasuki dunia industri.
Kedepannya, Pemerintah juga akan mengembangkan berbagai pelatihan offline yang bekerja sama dengan beberapa lembaga pelatihan agar mampu meningkatkan kompetensi pekerja.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Pemerintah juga telah mendorong industri untuk terlibat aktif dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui pemanfaatan fasilitas insentif Super Tax deduction (STD).
Insentif STD sendiri merupakan pengurangan pajak dari penghasilan bruto paling tinggi 200% melalui kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran pada kompetensi tertentu yang dijalankan pelaku usaha dan industri.
Kedepannya, Menko Airlangga juga berharap agar KSPN mampu membentuk kelompok kerja sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing agar Pemerintah dapat fokus untuk melakukan koordinasi terkait pengembangan tersebut.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Presiden KSPN, Wakil Presiden KSPN, Sekretaris Jenderal KSPN, Ketua DPN KSN, serta beberapa Ketua Bidang KSPN. (*/gt)
