JAKARTA–Upaya memperkuat perekonomian nasional terus dilakukan Pemerintah. Dimana salah satunya yakni dengan mendukung penerbitan social bond.
Sebagai salah satu jenis obligasi, social bond berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional, dan merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan jangka panjang.
Dalam kegiatan Ceremony Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Social Bond PT Bank Bukopin Tbk dengan International Finance Corporation (IFC), Selasa (30/08), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual menyampaikan bahwa Pemerintah sangat menyambut baik kerja sama penerbitan social bond perdana yang diterbitkan oleh pihak swasta.
“Indonesia dapat mengembangkan banyak hal dengan penerbitan social bond,” ujar Menko Airlangga.
Indonesia juga dapat belajar kepada IFC yang telah menerbitkan social bond sejak tahun 2017 di berbagai negara dengan total 194 proyek, baik di perbankan, pemberdayaan perempuan, dan bisnis inklusif di pasar negara berkembang yang membidik komunitas berpenghasilan rendah dengan keterbatasan akses kepada sektor keuangan.
“Semoga preseden yang baik tersebut dapat juga diimplementasikan di Indonesia terutama untuk upaya perbaikan ekonomi,” ujar Menko Airlangga.
Kerjasama tersebut, Menko Airlangga mengatakan Bank Bukopin dapat menyalurkan dana dari social bond yang terkumpul untuk program yang berfokus pada penanganan dampak sosial-ekonomi akibat Covid-19.
Hal tersebut seiring dengan semakin bervariasinya pembiayaan pada proyek-proyek ketahanan pangan, penyediaan hunian yang terjangkau, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta proyek infrastruktur dasar, seperti air bersih, saluran pembuangan, sanitasi, transportasi, hingga energi yang terjangkau.
“Pemerintah mengapresiasi Bank Bukopin selaku inisiator dalam program ini serta dukungan IFC yang turut bergabung sebagai investor. Semua hal tersebut tentunya diharapkan dapat mempercepat pemulihan perekonomian yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan misi untuk pengentasan kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan, serta mengatasi perubahan iklim,” pungkas Menko Airlangga. (*/gt)
