JAKARTA–Kegiatan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2022 diperkirakan akan tetap terjaga meski mengalami sedikit tantangan dengan adanya penyebaran varian Omicron.
Namun demikian, berbagai tantangan tersebut akan terus dimonitor dan diantisipasi oleh Pemerintah agar tidak berdampak besar bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi dapat terus dilanjutkan.
“Ekonomi berkelanjutan berperan penting dalam pemulihan pasca pandemi. Untuk mendukung berbagai upaya transformasi menuju ekonomi berkelanjutan tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp455,62 triliun di tahun 2022,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan keynote speech “Indonesia’s Role in attaining a Balance of The Triple Bottom Line” secara virtual dalam acara “National Seminar The 11th UI Studentpreneurs” yang diselenggarakan oleh BEM FEB Universitas Indonesia dengan tema Transforming Business Perspectives to Create a Benefical Model for the Society and Environment, Rabu (9/02).
Menko Airlangga menyampaikan bahwa orientasi bisnis berkelanjutan merupakan penggunaan sumberdaya secara bertanggungjawab, khususnya sumberdaya yang tidak dapat diperbarui.
Sejalan dengan agenda penting pada G20 Summit dan Paris Agreement mengenai isu perubahan iklim, diperlukan kebijakan low carbon agar mencapai keseimbangan antara 3 (tiga) pilar yang disebut Triple Bottom Line: People, Planet, dan Profit.
Pada pilar People (Social Performance) menekankan pentingnya praktik bisnis yang mendukung kepentingan tenaga kerja, serta masyarakat secara umum. Pilar Planet (Environmental Performance), menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Sementara itu, pilar Profit (Economic Performance) atau lebih tepatnya prosperity, lebih dari sekedar keuntungan. Pada pilar ini menekankan bagaimana suatu usaha mempraktikkan fair trade dan ethical trade dalam berbisnis, melalui upaya misalnya CSR untuk kesejahteraan masyarakat.
“Dalam komitmen mewujudkan ekonomi berkelanjutan, salah satu yang dilakukan Pemerintah adalah melakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca agar target Nationally Determined Contribution pada tahun 2030 dapat tercapai dan Emisi Gas Rumah Kaca dalam pembangunan nasional dapat dikendalikan,” ungkap Menko Airlangga.
Terkait upaya Pemerintah untuk meningkatkan rasio kewirausahaan, transformasi wirausaha yang mengarah pada sustainability dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial penting untuk dilakukan.
Rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini baru mencapai 3,47% dan Pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada tahun 2024 mencapai 3,95% agar struktur ekonomi nasional lebih kuat.
“Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan talenta calon entrepreneur baru melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, salah satunya dengan Universitas Indonesia, untuk mendukung ekosistem Koperasi dan UMKM masa depan dan untuk mencetak entrepreneur muda yang berdaya saing di pasar global,” imbuh Menko Airlangga.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah memberikan sejumlah kemudahan dan pemberian berbagai insentif kepada wirausaha.
Pemerintah juga terus mendukung pengembangan kewirausahaan sosial melalui pendampingan akses permodalan, pengembangan impact investment, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
“Saya berharap, kewirausahaan generasi muda dapat menjadi sebuah gerakan besar yang membantu Pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, termasuk membantu masyarakat dan UMKM agar dapat lebih berdaya saing dalam era digitalisasi ekonomi, terlebih terkait dengan sustainability issue,” pungkas menko Airlangga. (*/gt)
