Airlangga Dorong Pemda Lakukan Akselerasi Belanja Daerah untuk Tingkatkan Perekonomian

Airlangga Hartarto

JAKARTA–Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q2-2021 yang mencapai 7,07% (yoy) didorong oleh perbaikan baik di Konsumsi Rumah Tangga maupun Konsumsi Pemerintah yang sepanjang tahun menjadi andalan engine perekonomian.

Selama semester I tahun 2021, realisasi belanja negara tumbuh sebesar 9,5% (yoy) yang ditopang dari tingginya realisasi belanja Pemerintah Pusat terutama belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kita lihat engine perekonomian dari APBN untuk Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tumbuh 8,06% (yoy). Dan ini penting karena APBN merupakan agregat dari APBD. Untuk itu, di Bulan Agustus ini Bupati dan Walikota harus mengakselerasi belanja daerah. Karena ini adalah engine yang bisa mempertahankan pertumbuhan baik di pusat maupun di daerah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Bupati, Walikota beserta Wakil, secara virtual pada Selasa (24/8).

Selain ada faktor base effect, sejumlah leading indicator menunjukkan perbaikan dan pemulihan ekonomi ini dan diharapkan akan terus berlanjut. Indikator sektor eksternal Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali. Hal ini tercermin dari beberapa indikator, seperti defisit transaksi berjalan yang mengecil, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang naik signifikan, nilai tukar rupiah dan IHSG yang terjaga, yield obligasi Pemerintah yang melandai, dan rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto dalam level yang aman.

Secara spasial, perbaikan pertumbuhan ekonomi juga terjadi. Wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali & Nusa Tenggara telah mengalami perbaikan ekonomi yang signifikan, sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik. Wilayah Sulawesi serta Maluku dan Papua terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat khususnya didukung oleh peningkatan ekspor yang terjadi seiring dengan kenaikan harga komoditas global.

BACA JUGA :  Menko Airlangga Ajak Habaib dan Ulama Sukseskan Protokol Kesehatan

Menko Airlangga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung kepada pengendalian pandemi secara disiplin, dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan. Selain itu juga bergantung pada respon kebijakan ekonomi yang tepat untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat dan penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan bertransformasi (teknologi digital) ke masa depan.

“Pemerintah akan terus melakuan pengendalian pandemi lewat respon berbagai kebijakan. Dengan diberlakukannya PPKM Level 3 di wilayah aglomerasi, diharapkan bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi sehingga di akhir tahun ini secara year on year kita bisa mencapai sebesar 3,7% – 4,5%,” kata Menko Airlangga.

Terkait penanganan Pandemi Covid-19, saat ini tren konfirmasi kasus harian di Jawa-Bali dan Non Jawa-Bali telah menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan. Untuk Jawa-Bali mulai turun di minggu ke 3 bulan Juli dan Luar Jawa-Bali mulai turun di minggu ke 1 Agustus 2021.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, beberapa langkah yang harus didorong untuk penanganan Covid-19 bahwa strategi di hulu adalah pembatasan mobilitas yang dilaksanakan dengan PPKM yang akan terus diberlakukan hingga pandemi berubah menjadi endemi. Strategi hulu akan memperkuat pencegahan, sementara strategi hilir akan memperkuat upaya penanganannya. Kedua strategi akan terus disinergikan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.

“Meskipun secara tren terjadi penurunan, kita harus tetap waspada. Penanganan Covid-19 di hulu adalah menekan mobilitas. Ini harus menjadi perhatian untuk para bupati dan walikota yang penekanan mobilitasnya masih kurang. Karena mobilitas berkorelasi langsung dengan penyebaran virus. Jika mobilitasnya turun maka tingkat penyebarannya juga akan turun,” tegas Menko Airlangga.

BACA JUGA :  Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Selanjutnya, langkah akseleratif yang dilakukan Pemerintah terkait vaksinasi akan terus ditingkatkan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang lebih intensif. Hal ini mengingat kunci keberhasilan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi terletak pada pendistribusian vaksin secara optimal dan percepatan pemberian vaksin.

Lebih lanjut, efektivitas vaksinasi akan terus dioptimalkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap dinamika yang ada di lapangan. Selain itu, pengendalian pandemi Covid-19 dan vaksinasi akan terus dioptimalkan dengan roadmap yang jelas dan terukur. Saat ini jumlah suntikan yang telah dijalankan mencapai lebih dari 90,68 juta dosis. Untuk vaksinasi dosis pertama 58 juta dosis dan 32,23 juta penduduk yang telah menerima vaksinasi dosis kedua.

Melalui refocusing APBN, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kenaikan anggaran Program PEN 2021 sehingga saat ini telah mencapai sebesar 744,77 triliun rupiah. Refocusing ini diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran berbagai perlindungan sosial, seperti percepatan pencairan Bansos Tunai, peningkatan jumlah penerima dan manfaat Kartu Sembako, melanjutkan Program Diskon Listrik, penambahan anggaran Kartu Pra Kerja dan Bantuan Subsidi Upah.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan reformasi struktural, salah satu implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yaitu sistem perizinan berbasis risiko telah diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2021 sebagai pendukung dalam meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Proses perizinan saat ini menjadi lebih dengan pengawasan yang transparan, terstruktur, dan akuntabel.

“Perizinan ini diharapkan bisa diintegrasikan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) daerah masing-masing,” pungkas Menko Airlangga. (*/gt)