MATARAM—Bakal calon gubernur NTB, Ahyar Abduh mengatakan, dirinya tidak mau tergesa-gesa menetukan pendamping da;am Pilkada 2018.
"Saya tidak mau buru-buru putuskan calon wakil, " katanya, kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (25/1).
Sejauh ini telah muncul beragam spekulasi terkait pendamping dirnya. Namun, ia mengaku sama sekali belum membicarakan dan berkomunikasi dengan parpol maupun figur tertentu.
Ahyar mengatakan, figur yang bakal mendampingi dirinya harus bisa memobilisasi dukungan. Selain itu harus pula bisa meningkatkan elektibilitas serta saling mengisi dan melengkapi dalam melaksanakan tugas pemerintahan jika nanti terpilih.
Secara pribadi, ujarnya, terkait pencalonan dirinya, ia sudah berkomunikasi dengan parpol. Ahyar juga aktif bersilaturahmi dan menggelar tatap muka dengan berbagai elemen masyarakat. Baik yang ada di Pulau Lombok maupun di Sumbawa.
"Dengan kita turun langsung, kita ingin tahu apa yang menjadi persoalan dihadapi masyarakat," ucapnya.
[postingan number=3 tag=”pilkada”]
Pengamat politik NTB, Agus MSi mengatakan, pilihan sebagian besar masyarakat pemilih di NTB masih dominan ditentukan dari politik primordialisme atau politik aliran. "Karena sebagian besar pemilih di NTB adalah pemilih tradisional," kata mantan komisioner KPU NTB itu.
Dia memaparkan, ada konstruksi pemilih berbeda, antara pemilih di Pulau Lombok dan Sumbawa. Konstruksi pemilih di Lombok sangat dominan ditentukan dari figuritas calon, dukungan organisasi sosial kemasyarakat, dukungan pemimpin non formal seperti tuan guru, ulama, serta unsur primordialisme.
Sedangkan pemilih di Pulau Sumbawa lebih dominan ditentukan dari konstruksi peran dari birokrasi, aparatur pemerintah maupun tokoh dan pemimpin formalnya. "Jumlah pemilih di Lombok jauh lebih banyak ketimbang pemilih di Pulau Sumbawa," papar alumni Fisipol UGM, Yogyakarta itu.
Meskipun figur bakal calon gubernur tersebut memiliki kompetensi, kapabilitas, modal social dan modal politik, ungkapnya, tapi bukan berasal dari suku mayoritas, sangat sulit bisa memenangkan pertarungan.
"Tapi kita berharap, semua pihak harus tetap mengedepankan pendidikan politik mencerdaskan," pungkasnya.(yan)
