MATARAM– Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh menyentil ASN malas di lingkup Pemkot Mataram saat berlangsung rapat koordinasi (Rakor) perdana tahun 2017, Senin (9/1). Rakor juga dihadiri Wakil Wali Kota H. Mohan Roliskana dan Sekda H. Effendi Eko Saswito. Rakor dihadiri seluruh pimpinan SKPD.
Rakor membahas berbagai persoalan yang dihadapi baik yang bersifat antisipatif, maupun persoalan yang tersisa pada tahun 2016 yang masih membutuhkan perhatian.
Wali Kota H. Ahyar Abduh mengingatkan semua pimpinan SKPD agar sesuai dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang baru, semua yang telah menempati posisi-posisi yang dipercayakan untuk segera melakukan langkah-langkah merapikan SKPD. Pimpinan SKPD harus segera mendalami visi-misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram, dan mempelajari program-program kerja yang segera dapat direalisasikan serta program-program kerja yang harus segera dirancang untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Khususnya program kerja yang mendesak seperti program kebersihan lingkungan dan rencana pembangunan 200 rumah di pesisir pantai yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya.
Selain program kerja, OPD yang baru juga mendapat sorotan dari wali Kota terutama menyangkut kinerja personil atau staf di masing-masing SKPD. Masih ada beberapa SKPD yang setelah diberlakukan OPD baru, personil atau staf yang ada didalamnya belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya. Sehingga wali kota meminta para pimpinan SKPD untuk melakukan pengawasan secara ketat pada kedisiplinan ASN. “ Jangan sampai ada yang angin-anginan. Kalau ada, langsung saja dilaporkan ke Sekda supaya dipertimbangkan kembali,” tegasnya.
[postingan number=3 tag=”asn”]
Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menambahkan, dirinya melihat bahwa justru pegawai yang ada di kelurahan yang lebih membutuhkan perhatian. Karena menurut Mohan, kinerjanya tampak mengendur. Kedepan dikatakan Mohan, secara khusus dirinya akan melakukan kontrol secara terus-menerus di setiap kelurahan untuk memperkuat jajaran kelurahan.
Sedangkan mengenai masalah-masalah yang terjadi di SKPD, Mohan menegaskan agar pimpinan SKPD melapor kepada Sekda terlebih dahulu sebelum menyampaikan masalah yang dihadapi kepada kepala daerah. Apapun masalah yang akan disampaikan terkait pekerjaan harus benar-benar memperhatikan garis koordinasi yang terstruktur secara berjenjang, dengan kata lain tidak lompat-lompat. Mohan berharap setelah ini semua pihak terkait dapat bersama-sama memperbaiki diri, sehingga koordinasi dapat dilakukan secara lebih mantap, sistem dapat benar-benar berjalan secara lebih baik, dan mampu menghasilkan solusi yang bersifat permanen. “Kita mengawali tahun 2017 ini dengan semangat baru”, ucapnya.
Beberapa hal lain yang menjadi perhatian dan harus segera diselesaikan serta perlu dicarikan solusi terbaiknya juga dibahas dalam Rakor. Diantaranya mengenai polemik BRT (Bus Rapid Transit) dengan bemo kuning yang sangat mendesak untuk segera dibicarakan dengan Organda (Organisasi Pengusaha Angkutan Umum Darat), merebaknya PKL baru imbas dari pembukaan jalur laut Surabaya-Lombok seperti dilaporkan oleh APKLI Kota Mataram, infrastruktur jalan yang pada akhir tahun 2016 kemarin turut memicu terjadinya banjir di Kota Mataram dan harus dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak provinsi dan Balai Jalan Nasional, serta antisipasi banjir ke depan dengan pembuatan biopori seperti yang sudah dilakukan oleh masyarakat di wilayah Ampenan. Turut dibahas pula mengenai mutasi berikutnya hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel), yang harus dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak terkait tanpa kecuali. (dir)
