Ahyar Pertimbangkan Pendamping Asal Pulau Sumbawa

PENJAJAKAN : Ahyar Abduh ditemani Ketua DPW PAN NTB Muazim Akbar bertemu dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Pertemuan tersebut bagian upaya Ahyar Abduh menjalin komunikasi politik dengan PAN.

MATARAM —  Bakal calon gubernur Ahyar Abduh angkat bicara terkait persyaratan figur akan mendampingi dalam suksesi di pilkada NTB 2018.

Dalam memilih wakilnya, ada beberapa pertimbangan, salah satunya  elektabilitas. Faktor wilayah atau kedaerahan juga tak luput menjadi pertimbangannya. Ada kemungkinan ia akan mengambil pendamping dari Pulau Sumbawa. “Saya sebenarnya ingin mempertahankan tradisi Lombok-Sumbawa, bisa saja (wakil) dari Pulau Sumbawa. Namun bisa saja Lombok-Lombok. Itu bisa saja terjadi,” ungkapnya, kemarin.

Namun keputusannya nanti tetap mengacu pada dinamika politik serta dukungan masyarakat. Ia juga melakukan survei untuk menentukan wakilnya.

[postingan number=3 tag=”politik”]

Kendati demikian, Ahyar memastikan belum akan menentukan bakal bakal calon wakil gubernur (bacawagub) dalam waktu dekat ini. Saat ini pihaknya masih fokus melakukan kunjungan dan silaturahmi ke berbagai tempat dengan beragam tokoh untuk mendulang dukungan. “Sekarang masih jauh mengambil keputusan soal wakil. Sekarang ini saya sedang terus silaturahmi, tapi dengan mengambil waktu di luar kedinasan Pemkot Mataram,” jelas Wali Kota Mataram ini

BACA JUGA :  Johan Bagikan 1.000 Paket Bantuan Sosial pada Bulan Mutu Karantina 2021

Pengamat politik Agus. MSi,mengatakan, kontestasi pilkada NTB 2018  jangan hanya dilihat sebagai pertarungan memperebutkan kekuasaan. Pilkada NTB 2018 harus memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Oleh karena itu, elit politik jangan terjebak pada pemikiran maupun isu – isu sukuisme dalam meraih simpati pemilih.

“Masyarakat pemilih jangan digiring kepada isu sukuisme,” kata pengamat politik dari IAIN Mataram.

BACA JUGA :  Hendri Susilo Dikontrak 1 Musim

Kepemimpinan NTB kedepan harus mengedepankan dan berorientasi kepada kapasitas dan integritas. Parpol harus membuka diri terhadap siapa pun putra putri NTB yang dipandang visioner, profesional, dan berintegritas ketika mendaftar di parpol. “Saya berharap seleksi calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur  yang dilakukann parpol akan melihat dari segala sisi,” tandasnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai parpol menyodorkan kandidat yang tidak berkualitas dan tidak berkompoten, serta tersandera dengan persoalan hukum. Sehingga merugikan masyarakat pemilih. “Saya melihat beberapa parpol masih berpikiran sukuisme, sebaiknya itu dihilangkan. Hal ini sangat tidak mencerahkan dan mencerdaskan," jelasnya. (yan)