MATARAM—Partai Hanura sedang dilanda gonjang-ganjing di internalnya. Imbasnya, arah dukungan di Pilkada bakal dievaluasi kembali.
Menanggapi hal tersebut, bakal pasangan calon (Bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Ahyar Abduh-Mori Hanafi tetap optimis mendapatkan dukungan dari Partai Hanura. “Dukungan Hanura sudah selesai,” kata bakal calon Gubernur NTB, Ahyar Abduh, Senin kemarin (22/1).
Namun demikian, Ahyar sendiri mengaku tetap menyerahkan persoalan dukungan dari salah satu partai gabungan yaitu Hanura yang telah memberikan dukungan ketika mendaftar di KPU tersebut. “Ini sudah selesai, tetapi tetap kita serahkan pada Hanura,” ucapnya.
Ketika pasangan Ahyar Abduh- Mori Hanafi mendaftar di KPU, Partai Hanura menjadi partai pengusung bersama dengan empat partai gabungan atau koalisi lainnya. Yaitu PPP, PAN, Gerindra dan PDIP. Walaupun demikian, Ahyar mengatakan, andaipun nanti imbas dari konflik tersebut, Partai Hanura menarik dukungan tidak mempengaruhi syarat jumlah kursi dukungan dari partai politik. Mengingat jumlah kursi dari partai koalisi sudah melebihi diatas 13 kursi sebagai syarat dukungan.
“Tidak akan berpengaruh terhadap syarat pencalonan. Dukungan koalisi pengusung paket Ahyar-Mori lebih 13 kursi,” tegasnya.
Terpisah, Ketua DPD Partai Hanura NTB, Mudahan Hazdie mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi arah dukungan di Pilkada NTB. Menurutnya, penerbitan Surat Keputusan (SK) dukungan kepada paket Ahyar Abduh- Mori Hanafi di Pilkada NTB ditengarai tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan di internal Partai Hanura.
SK dukungan untuk paket Ahyar- Mori ditandatangani ketua umum, Osman Sapta Odang (OSO) dan Wakil Sekretaris, Beny Tamara. Seharusnya, SK tersebut ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal.
“Jadi arah dukungan di Pilgub, kita evaluasi,” tandasnya. Adapun kehadiran Ketua dan Sekretaris Hanura NTB ikut daftarkan paket Ahyar Mori di KPU NTB, Mudahan mengatakan, saat itu pihaknya masih mematuhi dan menaati OSO sebagai ketua umum yang memerintahkan Hanura NTB mendaftarkan paket Ahyar-Mori kepada KPU. “Ini semata-semata untuk meluruskan dan menegakan aturan,” pungkasnya. (yan)
