Misalnya saja terkait perusahaan yang tidak memberikan gaji sesuai UMP atau UMK. Pemerintah harus bersikap tegas, mengingat UMP ditetapkan setelah melalui kajian yang matang. Surat teguran hingga pencabutan izin, harus berani dilakukan. Di sinilah pentingnya sinergitas antara pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota. Harus ada komitmen nyata untuk berpihak kepada pekerja. “Kita akan buat kebijakan yang benar-benar bisa mnensejahterakan pekerja. Semua sudah kita susun, tinggal diimplementasikan saja,” ujarnya.
Apabila ada perusahaan yang tidak mampu menggaji pekerja sesuai UMP, telah ada mekanisme yang harus dijakankan. Pengawasan pemda terhadap semua perusahaan sangatlah penting. Itulah yang harus dipastikan kedepannya berjalan.
Sementara itu, calon wakil gubernur NTB, H Mori Hanafi terus berkeliling pulau Sumbawa untuk menyapa masyarakat di sana. Terutama masyarakat kecil yang harus didengar suaranya. “Saya ingin menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi, sebagai wadah silaturrahim juga. Oo ya, selamat May Day juga saya ucapkan,” katanya.
Mori sendiri ingin, para pekerja NTB bisa sejatera dan terpenuhi semua hak-haknya. NTB sudah maju, tentu saja harus malu jika pekerja masih jauh dari kesejahteraan. “Gaji yang layak harus dipastikan, asuransinya dan semua hak-haknya harus dijamin. Insya Allah, kita ingin bawa NTB ini lebih baik lagi. Kesejahteraan bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk pekerja. Makanya jargon kami itu NTB Untuk Semua,” tandasnya. (tim)
