MATARAM – Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah klasik yang belum tuntas di NTB. Terutama di desa-desa yang menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan dan pengangguran.
Di sinilah pentingnya perhatian serius dari pemerintah daerah kedepannya. Kubang kemiskinan dan lingkaran pengangguran harus bisa diurai dan dicarikan solusi terbaik. “Kami ingin memberikan program yang realistis dan menjadi solusi, bukan janji-janji manis hanya untuk meraih simpati rakyat. Kami ingin menjadi pemberi solusi,” ujar calon wakil gubernur NTB, H Mori Hanafi kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (20/3).
Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di desa, salah satu program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB, TGH Ahyar Abduh – H Mori Hanafi (Ahyar-Mori) yaitu melahirkan 10.000 wirausahawan desa (villagepreneur) dan menggagas 1.000 Koperasi Syari’ah Masjid. Salah satu program pemerintah yang selama ini gencar dilakukan adalah program pemberdayaan masyarakat. Hal itu dilakukan guna menciptakan wirausahawan mandiri. Namun pada kenyataannya di lapangan, upaya tersebut belum memberikan hasil maksimal sampai ke pelosok desa. “Itu karena pelatihan yang diberikan tidak berkelanjutan, padahal angka kemiskinan di desa itu tinggi. Kenapa tinggi, karena kemiskinan itu diakibatkan oleh pengangguran. Pekerjaan masalahnya ini, jadi harus ada upaya membuat pengangguran di desa itu agar bisa berwirausaha,” ucap Mori.
Lebih lanjut disampaikan, penduduk terbesar NTB mayoritas beragama Islam. Di NTB, sangat banyak masjid yang berdiri, bahkan setiap desa memilikinya. “Rasulullah telah memberikan teladan kepada kita, para sahabat juga telah memberikan contoh bahwa masjid itu sangat banyak fungsinya. Makanya kami berpikir untuk melihat potensi ini sebagai solusi,” kata wakil rakyat dua periode ini.
Apabila rakyat NTB mempercayakan Ahyar-Mori menjadi pemimpin, berbagai gagasan yang selama ini belum terlaksana harus diwujudkan. Pemerintah daerah bisa mem-back up penuh berbagai kebijakan dan program tersebut secara terus-menerus hingga masyarakat di desa bisa lebih mandiri. Nantinya, masyarakat masing-masing desa akan membentuk koperasi syari’ah masjid. Struktur kepengurusan dibuat jelas dan anggotanya adalah warga yang ingin menjadi seorang wirausahawan di desa tersebut.
Anggota koperasi akan membentuk uang kas. Nantinya uang kas inilah yang digunakan untuk memberikan pinjaman modal kepada anggota koperasi. “Peran pemerintah di sini harus melakukan pembinaan, kita fasilitasi semua kendala yang ada,” kata calon dengan nomor urut 2 ini.
Bagi warga yang membuka usaha baru, sistem pengembalian pinjaman ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan prinsip syari’ah. Tentu saja tidak akan menimbulkan riba dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak. Persoalannya, selama ini dukungan dan fasilitas dari pemerintah belum maksimal. Padahal, masjid bisa menjadi pusat ekonomi apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. “Dengan demikian koperasi syari’ah yang berbasis di masjid akan tetap berjalan dan menumbuhkan usahawan-usahawan baru,” ujar politisi Gerindra ini.
Semakin banyak orang yang berwirausaha, tentu saja kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Ketika masyarakat sudah sejahtera, maka pembangunan dan renovasi masjid akan menjadi lebih mudah. “Salah satu manfaat lainnya, kas masjid akan terus meningkat seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat sampai ke pelosok desa,” terang Mori Hanafi. (zwr)
