Ahyar Legowo Tidak Didukung Golkar

ahyar

MATARAM-Bakal calon gubernur  Ahyar Abduh mengaku, legowo jika DPP Partai Golkar mendukung dan mengusung Suhaili FT sebagai calon gubernur di pilkada NTB.

Ahyar mengaku, belum mengetahui ada keputusan DPP Partai Golkar yang menetapkan  mengusung Suhaili. Namun, andai DPP Partai Golkar sudah   mengambil keputusan, maka ia akan legowo dan ikhlas. ” Jika itu sudah menjadi keputusan Partai Golkar, iya saya harus legowo,” kata Wali Kota Mataram ini  Senin kemarin (20/3).

[postingan number=3 tag=”pilkada”]

Meski tidak didukung Golkar, Ahyar menegaskan, dirinya akan  tetap maju di pilkada NTB sebagai calon gubernur. Oleh karena itu, ia terus menjalin komunikasi  politik dengan pimpinan partai politik (parpol) lain baik di  daerah dan di pusat. ” Kan masih ada parpol lain tersedia sebagai  kendaraan,” katanya.

Ahyar optimis, ia bakal memperoleh dukungan parpol sebagai kendaraan untuk maju dalam perebutan kontestasi orang nomor satu di NTB.

Ia kemudian mencontohkan,  di pilkada Kota Mataram 2015 lalu, ia tetap melanggeng maju di pilkada  meskipun tidak  didukung dan diusung Golkar.  Menurutnya, keikutsertaan di pilkada NTB 2018 nanti melalui parpol selain partai Golkar suatu hal biasa.

Atas keputusannya itu  Ahyar menegaskan, dirinya akan siap menerima  apapun konsekuensi politik yang  harus dihadapi dengan pilihan tersebut. ” Di politik itu harus siap dengan segala resiko,” ungkapnya.

Namun ia menegaskan, dirinya tidak akan pernah keluar dari Partai Golkar. Ia akan tetap berada di bawah partai berlambang pohon beringin tersebut. Ia kemudian mencontohkan, bagaimana Wakil Presiden, Jusuf Kalla notebene kader Partai Golkar tidak didukung dan diusung Partai Golkar dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 dan 2014 lalu. Kendati begitu, Jusuf Kalla memutuskan tidak keluar dari Partai Golkar. Bahkan, ketika Jusuf Kalla terpilih, Partai Golkar tetap merangkulnya. ” Saya akan tetap di Partai Golkar,” pungkasnya.

Terpisah Ketua Media Center Pemenangan Suhaili FT), Chris Parangan mengklaim bahwa tim panitia p[ilkada DPP Partai Golkar sudah menetapkan dan mengesahkan Ketua DPD Partai Golkar NTB, Suhaili FT sebagai calon gubernur. ” Pengesahan ini dilaksanakan dalam rapat panitia tim pilkada DPP pada hari Kamis lalu  tanggal 16 Maret di kantor DPP,” katanya.

Rapat panitia tim pilkada tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Pilkada DPP Partai Golkar, Nurdin Halid dan Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham. Selain menetapkan dan mengesahkan dukungan bagi Suhaili FT sebagai calon gubernur, ada tiga bakal calon gubernur lainnya di Indonesia yang  dukungannya juga disahkan bersamaan. Mereka adalah Rita Widyasari sebagai calon gubernur Kalimantan Timur, Ketut Sudikerta sebagai  calon gubernur Bali dan Nurdin Halid sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan.

Dikatakan, dengan   ditetapkan Suhaili sebagai calon gubernur dalam rapat tim pilkada DPP, maka Suhaili  sudah final menjadi calon gubernur. Menurutnya, keputusan rapat tim pilkada DPP hanya bisa dibatalkan Mahkamah Partai Golkar. Itu pun andai ada pihak – pihak tidak puas dan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai Golkar.

Setelah ada keputusan DPP Partai Golkar ini, maka DPD Partai Golkar NTB  bakal melakukan  penjaringan  dengan membuka pendaftaran bakal calon wakil gubernur (bacawagub) yang  dilangsungkan pada akhir Maret. ” Usai konsolidasi Nasional Partai Golkar di Bali dari tanggal 21 – 23 di Bali baru dibuka penjaringan bacawagub,” imbuhnya.

Pengamat politik NTB, Agus, M.Si menilai, Ahyar Abduh, tetap melaju memperebutkan kursi NTB 1 didukung maupun tidak didukung Partai Golkar. Keputusan Ahyar ini juga bakal  membuat basis massa  Golkar terbelah. ” Basis dukungan Golkar tentu akan terbelah dengan maju dua politisi senior Golkar” kata pengamat IAIN  Mataram.

Dikatakan, Ahyar Abduh punya potensi untuk di usung partai politik lain selain Partai Golkar.

Andai tren elaktabilitas atau daya keterpilihan Ahyar Abduh terus naik karena  rajin membangun komunikasi politik dengan semua komponen, maka Ahyar akan menjadi lirikan partai  politik lainnya. ” Semua parpol menjadikan tren elaktabilitas ini  menjadi tolak ukur dan pertimbangan mengusung  calon kepala daerah,” pungkas mantan Komisioner KPU Provinsi NTB.(yan)