MATARAM — APBD perubahan Kota Mataram 2018 resmi ditetapkan. APBD perubahan ini ditetapkan melalui sidang paripurna penetapan rencana perubahan APBD, Jumat pekan lalu.
Rupanya, sidang paripurna itu dijadikan ajang curhat Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh, kepada dewan berkaitan dengan bantuan rumah instan sederhana sehat (Risha) yang belum bisa dibangun hingga saat ini.
Dalam pidatonya, Ahyar Abduh mengawali dengan mengatakan, pihaknya berupaya keras dalam penanganan rumah warga yang terdampak bencana. Di Kota Mataram 7 ribu lebih rumah mengalami kerusakan.
Dari jumlah itu, 1.600 lebih rumah dengan kondisi rusak parah. Sementara sisanya dengan kerusakan sedang dan ringan sebagaimana yang dijanjikan Presiden.
Warga yang rumahnya mengalami kerusakan akan diberikan bantuan, rumah rusak parah sebesar Rp 50 juta. Sementara rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan 10 juta. ‘’Alhamdulillah kita sudah memverifikasi itu semua. Insya Alloh akan diberikan bantuan oleh pemerintah pusat,’’ ujarnya.
Realisasi bantuan ini diprioritaskan untuk penanganan kepada warga yang rumahnya rusak berat. Dana yang sudah masuk ke rekening penerima bantuan mencapai 1.100 lebih. Namun dananya ditransfer belum seluruhnya Rp 50 juta seperti yang dijanjikan pemerintah.
‘’Baru 20 orang yang sudah ditransfer Rp 50 juta itu. Ini kami supaya tidak dibilang lamban. Kita sudah antisipasi dengan membangun rumah singgah (Rusi) bagi warga yang rumahnya rusak parah,’’ katanya. Selaku wali kota, ia sudah meminta agar dana bantuan pembanguan Risha bisa dipercepat. Paling tidak menurut dia dana sebsar Rp 50 juta sudah ditransfer ke masyarakat. Ia menginginkan pembangunan Risha bisa dimulai pada Senin (1/10), hari ini. Namun ternyata dana yang dijanjikan belum siap. Karena nantinya ada sekitar 20 Risha yang akan dibangun di NTB. Sedangkan dananya belum ada.
Pihaknya pun mempertimbangkan beberapa opsi. Hal ini agar tidak terlalu lama warga berada di pengungsian. Masyarakat juga bisa memilih rumah instan konvensional (Riko) seperti yang ditawarkan pemerintah.
‘’Inilah keadaan kita sekarang ini,’’ ungkapnya. Selain itu, ia membeberkan bahwa Pemkot Mataram sudah melakukan pembersihan terhadap rumah yang rusak berat.
Sementara itu, Sekretaris Gabungan Komisi H Husni Tamrin menyampaikan dalam sidang paripurna beberepa poin penggunaan anggaran APBD perubahan. Yakni ada sembilan sistem yang harus dilakukan terutama pasca gempa. Seperti rehabilitasi gedung sekolah, gedung puskesmas, gedung rumah sakit, penataan pasar, gedung perkantoran, rumah potong hewan, pengadaan tanah dan peningkatan belanja operasional di RSUD Kota Mataram serta Puskesmas. ‘’Kegiatan yang bersifat urgent harus diutamakan. Kita sudah sampaikan,’’ jelasnya. (gal)
