GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat akan memperbaiki sekitar 600 rumah kumuh pada 2017. Anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp 13 miliar lebih.
Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Lobar H. Lalu Winengan mengatakan, data rumah kumuh yang bakal mendapatkan program ini sudah ada dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Namun akan kembali diverifikasi oleh dinas dengan terjun lapangan langsung. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa penerima memang benar-benar berhak mendapatkannya. “Datanya nanti kita bisa rubah dengan penetapan SK Bupati,” terangnya, Rabu (25/1).
[postingan number=3 tag=”rumah”]
Dijelaskannya, perbaikan rumah kumuh ini terbagi dua. Ada yang pembangunan ulang dan rehab. Untuk pembangunan ulang dianggarkan Rp 30 juta per KK. Sementara untuk rehab dianggarkan Rp 15 juta per KK. Untuk pembangunan ulang total anggarannya mencapai Rp 5 miliar. Sementara rehab sekitar Rp 8 miliar. “Jadinya sekitar 600 rumah lah,” jelasnya.
Namun berkaitan dengan mekanisme pelaksanaannya di lapangan lanjut pria yang juga Sekretaris PWNU NTB ini, belum diketahui rinci, karena perlu dipelajari dulu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). “Kita perlu pelajari juklak juknisnya dulu. Karena DAK ini baru kita dapatkan di Lobar. Apakah nanti dengan pemberian uang ataukah pemberian material bangunan,” ujarnya.
Bupati Lobar sendiri lanjutnya sudah menetapkan SK Bupati Lobar Nomor: 1197 A/51/BAPPEDA/2014 tentang Penetapan Kawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh 2014-2019. Dalam SK tersebut ditetapkan lahan seluas 221,42 hektar masuk dalam kawasan kumuh. Kawasan kumuh ini tersebar di sembilan dari 10 kecamatan yang ada. Tidak termasuk di dalamnya Kecamatan Lembar. “Secara bertahap kita akan perbaiki rumah-rumah kumuh ini dengan kemampuan anggaran yang ada,” tandasnya. (zul)
