GIRI MENANG – Dinas Sosial Lombok Barat melakukan pemutakhiran data kelompok penerima bantuan sosial (Bansos). Dinas memastikan tak ada PNS yang mendapatkan Bansos. Sebelumnya pihak Kementerian Sosial (Kemensos) mensinyalir ada PNS yang menjadi penerima bansos.
Kepala Dinas Sosial Lobar, Lalu Martajaya, mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari petugas lapangan terkait adanya PNS yang mendapat bantuan sosial.” Kami saat ini belum menerima laporan dari kepala desa maupun dari petugas pendamping di lapangan,” kata Martajaya.
Dalam hal ini yang lebih memahami kondisi adalah pemerintah desa. Karena mereka yang juga melakukan penginputan dan lebih mengetahui kondisi sesungguhnya di bawah. “Besok pada pemutakhiran, itu kan nanti akan kita cek semuanya. Mulai dari NIK dan lain sebagainya. Jadi nanti kelihatan di situ dia PNS atau bukan,” bebernya.
Sehingga kalaupun memang ada data penerima yang diajukan tidak layak, maka akan langsung dicoret dari daftar penerima. “ Tapi yang jelas sampai saat ini kami belum ada menerima laporan soal itu,” tambahnya. Pihaknya akan mengintensifkan koordinasi bersama para tim pendamping PKH dan kelompok yang lainnya untuk benar-benar memastikan kondisi calon penerima bantuan sosial. “Kalau misalnya ada yang ditemukan (tidak layak), ya langsung dikeluarkan dari data itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menyebut dari 58.033 data penerima yang diajukan untuk menerima bantuan, hanya 97 persen yang dinyatakan valid. “Ada sekitar seribuan yang tidak bisa masuk datanya. Mungkin karena terlambat, dan mungkin tidak ditemukan dan lain sebagainya,” sebutnya.
Untuk itu pihaknya berharap persentase calon penerima bansos yang datanya valid di kabupaten bisa tetap lolos verifikasi di pemerintah pusat. Hal yang sama juga terkait dengan data non DTKS yang sedang dilakukan dari 68 ribuan penduduk Lombok Barat yang dinonaktifkan bantuan BPJS, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ada 51 ribu yang masuk dan dinyatakan valid. (ami)
