Ada Permainan Spekulan di Lahan MotoGP

Dr.-Zulkieflimansyah
Dr. Zulkieflimansyah (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Pembangunan sirkuit MotoGP akan mulai dilaksanakan bulan September tahun 2019 ini. Namun masalah pembebasan lahan belum juga tuntas. 

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mengatakan dirinya akan bertemu dengan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Pertemuan tersebut untuk membicarakan progres pembangunan sirkuit MotoGP. “ Hari ini saya mau ke ITDC untuk tanya progres,” kata gubernur usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (18/6).

Terkait dengan masih adanya lahan yang belum dibebaskan, gubernur mengendus ulah spekulan. Pemilik lahan yang asli, diyakini akan gembira tanahnya dibeli dengan harga layak untuk pembangunan sirkuit MotoGP. “Saya kira ada spekulan, spekulan yang manfaatkan nama masyarakat,” sebut gubernur. 

Untuk membangun sirkuit MotoGP, ITDC harus membebaskan 5 hektar lahan. Sebanyak 1,5 hektar lahan sudah berhasil dibebaskan. Namun sisanya tinggal 3,5 hektar masih belum ada kemauan pemilik lahan untuk menjual lahannya sesuai dengan harga hasil appraisal.

BACA JUGA: Pembebasan Lahan MotoGP Masih Tarik Ulur

Lahan 3,5 hektar yang masih bermasalah tersebut harus segera dibebaskan. Pihak ITDC tidak mungkin akan mulai pembangunan, apabila lahan milik warga belum dibebaskan. “Soal harga, jangan sampai spekulan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mentang-mentang ada pembangunan ingin harga terlalu mahal,” ujar gubernur. 

Masalah pembebasan lahan rentan adanya permainan spekulan. Gubernur berharap masalah lahan bisa segera ada solusi terbaik. “Mudah-mudahan ada solusi. Masyarakat juga akan mengerti kalau gak ada yang manas-manasin,” imbuhnya. 

Hal yang harus dipahami publik terutama oleh pemilik lahan, pembangunan sirkuit MotoGP sangat penting. Manfaatnya bukan hanya untuk kemajuan daerah, tetapi juga perekonomian masyarakat bisa lebih baik. Oleh karena itu, apabila pembangunan sirkuit tersebut batal karena persoalan lahan, dipastikan daerah akan rugi besar. Bahkan masyarakat setempat dan NTB juga akan kehilangan peluang emas untuk memperbaiki hidup. “ Kalau MotoGP gak jadi, betapa ruginya kita,” ucap gubernur. 

Untuk membantu PT ITDC menyelesaikan masalah lahan, gubernur bisa saja memanggil seluruh pemilik lahan. Namun hal itu tidak akan dilakukannya. 

Gubernur sendiri lebih memilih untuk menemui langsung para pemilik lahan di Lombok Tengah. “Kita tidak akan panggil mereka, tapi kita yang kesana. Saya yakin selesai lah soal lahan ini, kita akan urus,” katanya. 

BACA JUGA: Lahan Lintasan MotoGP Belum Dibebaskan

Sikap gubernur tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah menyelesaikan masalah lahan. Apalagi dalam kunjungan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu, masalah pembebasan lahan harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dan ITDC. 

Apabila ada persoalan, Presiden menginstruksikan untuk menggunakan cara-cara persuasif. “Pak Jokowi sudah perintahkan kita persuasif, ajak mereka bicara. Beri mereka pengertian, Mudah-mudahan ada cahaya di ujung terang. Kita akan tetap persuasif, ajak mereka bekerjasama, kasi ngambaran besar,” ucap gubernur. 

Direktur Operasi dan Konstruksi ITDC, Ngurah Wiraman mengatakan, kendala pembebasan lahan yang dihadapi hanya persoalan harga saja. Harga berdasarkan hasil appraisal, belum cocok dengan keinginan pemilik lahan, sehingga masih dilakukan negosiasi. 

Tim appraisal sudah menentukan harga untuk pembebasan lahan. Mulai dari Rp 70 sampai Rp 80 juta per are. Sementara masyarakat banyak yang meminta lebih dari harga yang ditentukan tim appraisal. “Warga ada yang meminta Rp 100 juta sampai Rp 150 juta per are,” ungkap Ngurah Wiraman. 

Permasalahan lahan tersebut diharapkan bisa tuntas agar pengerjaan sirkuit MotoGP bisa berjalan dengan lancar, sehingga akhir 2020 sirkuit bisa selesai dikerjakan. “Apalagi untuk menyelesaikan sirkuit ini dibutuhkan waktu 15 bulan, dan itu perintah yang harus dijalankan,” katanya.(zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid