Abrasi Gili Air Kian Mengkhawatirkan

ABRASI: Salah satu titik abrasi di kawasan pantai Gili Air yang harus segera ditangani, karena sudah merusak trotoar. (IST/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Abrasi pantai di Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang semakin mengkhawatirkan. Dampaknya, fasilitas destinasi wisata di sana sudah tergerus air laut.

Kadus Gili Air, Sukding mengungkapkan, 10 tahun terakhir sejak 2001, abrasi kian meluas dan semakin parah. Dampak abrasi telah merusak fasilitas trotoar dan fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Kurang lebih sekitar 30 meter trotoar yang dibangun pemerintah beberapa tahun lalu telah ambruk, dikhawatirkan kondisi ini dapat membahayakan warga dan pengunjung. “Ada 7 titik yang tersebar kena abrasi itu, tidak jauh dari lokasi bangunan Dermaga Gili Air,” ungkapnya, kemarin (23/11).

BACA JUGA :  Terpilih Aklamasi, Mariadi Siap Jadikan Golkar Partai Pemenang

Kondisi ini sudah disampaikan ke pemerintah daerah agar ditangani, namun belum mendapatkan respons. Pihaknya berharap dapat ditangani secepatnya agar fasilitas yang ada tidak semakin rusak. “Kita berharap dapat ditangani segera,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR KLU Kahar Rizal mengatakan, rusaknya fasilitas jalan tersebut akibat laju abrasi yang kian hari meluas. Untuk penanganan jalan memang domainnya Dinas PUPR pada Bidang Cipta Karya. Sebelumnya jalan tersebut sudah diperbaiki namun kembali ambruk karena kuatnya hantaman air laut.

Adapun penanganan abrasi di tiga gili saat ini sudah mendapat respons pemerintah pusat. Rencananya tahun depan akan dilakukan kajian untuk menganalisis lebih dalam penyebab abrasi dan dampaknya dalam cakupan luas, “Kajian ini akan dimulai tahun depan oleh Badan Wilayah Sungai (BWS),” terangnya.

BACA JUGA :  Ratusan Warga Samaguna Antar Calon Kades Mendaftar

Adapun penanganan abrasi untuk tahap awal akan dilakukan kajian, selanjutnya menjadi prioritas terhadap pembangunan fisik untuk penanggulangan laju abrasinya, karena penanganan abrasi ini membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga dianggarkan melalui APBN. “Beberapa waktu lalu ketika rapat koordinasi dengan provinsi hadir juga Kasubdit dari Kementerian Tata Ruang dalam rangka penyusunan RDTR dan direspons positif,” terangnya. (flo)