9 Kabupaten/Kota Kekeringan, BPBD Tidak Punya Dana

Ir. H. Ahmadi (Faisal Haris/radarlombok.co.id)
Ir. H. Ahmadi (Faisal Haris/radarlombok.co.id)

MATARAM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB belum bisa berbuat banyak dalam penanganan kekeringan di sembilan kabupaten/kota di NTB paska ditetapkan status siaga darurat.

Hingga saat ini, BPBD belum anggaran. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir H Ahmadi mengeluhkan di masa puncak kasus kekeringan di sembilan/kabupaten kota di NTB hingga saat ini anggaran tidak kunjung digelontorkan. Meski pihaknya sudah mengusulkan baik di tingkat pusat maupun ke Pemerintah Provinsi NTB. “Kami sudah berkoordinasi bersama BPKAD (Badan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah) mengenai anggaran untuk kekeringan. Minimal ada lah anggaran dari APBD. Sementara saya sedang berjuang juga hari ini (Kamis,red) berangkat ke Jakarta untuk menggedor pintu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), moga-moga kita dapat dana siap pakai,”keluhnya Kamis (3/9/2020).

Belum lama ini, pemprov telah menetapkan status siaga darurat kekeringan setelah setelah sembilan kabupaten/kota menetapkan status serupa. Kekeringan di sembilan kabupaten/kota ini melanda 76 kecamatan dan 353 desa dengan warga yang terdampak sebanyak 203.879 kepala keluarga (KK) atau 718.817 ribu jiwa masyarakat. Rinciannya Lombok Barat ada enam kecamatan, 28 desa dengan masyarakat terdampak 8.064 KK atau 32.255 jiwa. Lombok Tengah ada delapan kecamatan, 83 desa dengan masyarakat terdampak 69.294 KK atau 273. 622 jiwa. Lombok Timur ada 15 kecamatan, 81 desa dengan masyarakat terdampak 66.002 KK atau 196. 537 jiwa. Lombok Utara ada lima kecamatan, 19 desa dengan masyarakat terdampak 8. 661 KK atau 26. 036 jiwa

Selanjutnya, Sumbawa Barat ada tiga kecamatan, 13 desa dengan masyarakat terdampak 2.716 KK atau 10. 302 jiwa. Sumbawa ada 17 kecamatan, 42 desa dengan masyarakat terdampak 20.189 KK atau 80.756 jiwa. Dompu ada delapan kecamatan, 34 desa dengan masyarakat terdampak 16.936 KK atau 51. 577 jiwa. Kota Bima ada empat kecamatan, 12 desa dengan masyarakat terdampak 6.392 KK atau 19. 880 jiwa. Dan Kabupaten Bima ada 10 kecamatan, 36 desa dengan masyarakat terdampak 5.625 KK atau 27. 843 jiwa.

Guna mengurangi risiko dampak dari kekeringan, sambung Ahmadi, pihaknya beberapa hari lalu juga pernah melakukan pertemuan koordinasi dengan BPBD kabupaten Lombok Timur membahas masalah kekeringan di daerah itu. “Saya sampaikan penanganan darurat dengan tangki air, kita tunggu beberapa hari lagi persetujuan alokasi anggaran dari BPKAD, Tapi saat ini belum ada,”sambungnya.

Ahmadi juga menegaskan, pendistribusian air besih di Lombok Timur sebenarnya tidak macet, namun hanya terkendala anggaran sehingga pendistribusian terkendala. “Sebenarnya tidak macet, tapi kepengnya (uang) yang tidak ada. Karena itu kan mereka butuh operasional kasian juga, makanya kita carikan dana,”tegasnya.

Jumlah Anggaran yang disusulkan ke pemprov sebanyak Rp 8 miliar dan pemerintah pusat Rp 40 miliar. Tapi Ahmadi belum bisa memastikan berapa anggaran yang terealisasi nantinya, karena masih sebatas usulan. “Tapi saya yakin pemerintah provinsi kasi kita duit (uang), tapi sekarang ini belum. Artinya Provinsi ini mau lihat dulu saya berapa BNPB kasi kita duit, itu lho. Tapi pasti kita dikasi,”ucapnya.

Mengenai penanganan masalah kekeringan tahun ini, tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kerja sama tetap dilakukan baik dengan dengan BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, PMI maupun CSR Bank NTB. Sehingga sampai saat ini pendistribusian masih dilakukan oleh kabupaten/kota masing-masing dengan menggunakan dana masing-masing. Karena kalau pemprov masih menunggu dana. “Pola penanangan sama saja seperti tahun lalu, tidak ada yang beda,”katanya. (sal)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaGerebek Narkoba, Lima Warga Karang Bagu Diamankan
Berita berikutnyaKurir Sabu 2 Kg Dituntut Penjara Seumur Hidup