MATARAM—Badan Penanggunlangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB hingga saat ini masih menanti anggaran penanggulangan bencana kekeringan yang melanda sembilan kabupaten/kota di NTB.
Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi mengatakan, saat ini anggaran yang telah diusulkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih diproses di BPKAD NTB. “Ya masih proses ini (anggaran), baik yang dari APBD Provinsi maupaun dari BNPB pusat. Dua-duanya masih diproses semoga akhir September ini sudah ada,” ungkapnya
saat dikonfirmasi radarlombok.co.i, di sela-sela perjalanan dari Bima menuju Dompu, Rabu (16/9/2020).
Pihaknya telah mengajukan anggaran guna penanggulangan masalah kekeringan pada musim kemarau 2020 baik ke pemprov maupun ke pemerintah pusat sebesar Rp 48 miliar. Rincinannya Rp 8 miliar diusulkan ke pemprov dengan sumber dana APBD dan 40 miliar diusulkan ke BNPB melalui dana siap pakai dengan sumber dana APBN.
Menurut Ahmadi, dana yang dari APBD juga sedang diproses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pada saat bersamaan pihaknya juga sedang diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap anggaran yang ada.”Ya makanya kita masih diaudit sama BPKP, nanti mungkin minggu depan inilah ada kabar dari BPKAD, karena masih dalam proses,”sambungnya
Sedangkan anggaran dari pemerintah pusat, lanjut Ahmadi, pihaknya juga telah berjuang jemput bola dengan mendatangi langsung kantor BNPB di Jakarta belum lama ini. Tapi hasilnya masih belum ada. “Ya namanya kita berusaha terus kan. Yang menentukan semua itu kan orang (BNPB) disana. Namanya kita berjuangkan. Ya setiap minggu juga kita selalu ingatkan yang punya uang,”akunya.
Ahmadi juga menyadari kondisi saat ini masih difokuskan dalam penanganan pandemi Covid-19, baik di Jakarta maupun di NTB. Jadi banyak anggaran yang terserap ke penanganan pandemi ini. “Sama-sama kita ini juga kosentrasi terpecah, memang Covid ini banyak sekali menyerap anggaran. Apalagi kanyaknya tahap kedua ini masih difokuskan karena jumlah kasus baik di Jakarta maupun di beberapa daerah juga naik,”ujarnya.
Meski belum ada anggaran yang bisa mendukung langkah maupun upaya penanganan kekeringan di NTB, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten dan kota guna menangani dampak yang ditimbulkan. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyalurkan air besih ke loksi-lokasi yang terdampak kekeringan. “Sementara ini masih ditangani oleh kabupaten/kota untuk distribusi air bersih di masing-masing desa yang terdampak,” katanya.
Kekeringan di NTB terjadi di sembilan kabupaten/kota terkecuali Kota Mataram. Ada 203.879 kepala kekuarga (KK) atau 718.817 ribu jiwa masyarakat terdampak kekeringan tersebar di 76 kecamatan dan 353 desa. Rinciannya Lombok Barat ada enam kecamatan, 28 desa dengan masyarakat terdampak 8.064 KK atau 32.255 jiwa. Lombok Tengah ada delapan kecamatan, 83 desa dengan masyarakat terdampak 69.294 KK atau 273. 622 jiwa. Lombok Timur ada 15 kecamatan, 81 desa dengan masyarakat terdampak 66.002 KK atau 196. 537 jiwa. Lombok Utara ada lima kecamatan, 19 desa dengan masyarakat terdampak 8. 661 KK atau 26. 036 jiwa.
Selanjutnya, Sumbawa Barat ada tiga kecamatan, 13 desa dengan masyarakat terdampak 2.716 KK atau 10. 302 jiwa. Sumbawa ada 17 kecamatan, 42 desa dengan masyarakat terdampak 20.189 KK atau 80.756 jiwa. Dompu ada delapan kecamatan, 34 desa dengan masyarakat terdampak 16.936 KK atau 51. 577 jiwa. Kota Bima ada empat kecamatan, 12 desa dengan masyarakat terdampak 6.392 KK atau 19. 880 jiwa. Dan Kabupaten Bima ada 10 kecamatan, 36 desa dengan masyarakat terdampak 5.625 KK atau 27. 843 jiwa. ” belum ada penambahan, karena itu yang abadi setiap tahun mengalami kekeringan. Sebab secara alamiah kawasan itu tidak memiliki sember air permukaan dan sumber air dalam tanah. Jadi memang ini harus kita suplay air bersih ke desa-desa tersebut, itu kondisinya,”tegasnya.
Sembilan kabupaten/ kota tersebut, sudah menetapkan status tanggap darurat kekeringan, naik dari sebelumnya status siaga darurat. “Ya di sembilan kabupaten/ kota itu sudah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan, sehinga kita harapkan minggu ini anggaran sudah bisa dicairkan, agar bisa membantu kabupaten/kota ini untuk mendistribusikan air bersih,”ucapnya.
” Kita juga berjuang terus di BNPB supaya cepat kita mendapatkan anggaranlah untuk penanganan kekeringan ini. Itu harapan kita, karena kalau sudah ada, saya sama BPBD kabupaten/kota langsung kita kerjasamakan untuk mendroping air kepada masyarakat yang terdampak,”tutupnya.
Di tempat terpisah juga, Seketaris Komisi V DPRD NTB, TGH. Patompo, L.C., M.H mendorong Pemprov NTB melalui BPKAD agar bisa memprioritaskan masalah anggaran kekeringan yang sudah diusulkan oleh BPBD guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan. “Kalau kita tetap mendorong agar bisa diprioritaskan anggarannya, jika memang sudah diusulkan oleh BPBD. Kita minta BPKAD segera cairkan anggaranya,”tegas politisi senior PKS itu.
Apalagi masalah kekeringan ini, sambung Patompo, sudah menjadi langganan setiap musim kemarau di NTB. Tentu pemprov harus bisa ditangani dengan serius, disamping masalah lain. Karena jangan sampai gara-gara anggaran kemudian nanti dampaknya tambah meluas. “Ini harus diperhitungan juga sama pemprov. Agar dampaknya tidak semakin meluas,”ucapnya.
Sementara Kepala BPKAD Provinsi NTB, Samsul Rizal yang dikonfirmasi media ini belum didapatkan keterangannya. Begitu juga ketika ditanyak melalui via whatsApp. (sal)
