843.442 Wajib Pajak Pribadi di NTB Sudah Padankan NIK Menjadi NPWP

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara Samingun

MATARAM – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung program Satu Data Indonesia. Dukungan tersebut diwujudkan dalam program pemadanan NIK sebagai NPWP. Mulai 1 Juli 2024, NIK sudah resmi menjadi NPWP wajib pajak pribadi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara Samingun menyebut bahwa per 5 Juli 2024 pukul 09.00 Wita, sebagian besar NIK sudah dipadankan sebagai NPWP. Dari total target validasi NIK sebanyak 1.009.359 Wajib Pajak Provinsi Nusa Tenggara Barat, tersisa sebanyak 165.917 NIK Wajib Pajak belum tervalidasi.

“Artinya sudah ada 843.442 atau 83,85% persen Wajib Pajak orang pribadi penduduk di NTB telah melakukan pemadanan NIK- NPWP,” kata Samingun, Senin (8/7).

Baca Juga :  4.148 PNS di NTB Masih ‘Bandel’ Lapor SPT Tahunan

Samingun menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak dan stakeholder atas sinergi dan kerja sama yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP dengan melakukan pemadanan mandiri.

“DJP juga membuka layanan bantuan penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU,” ujarnya.

Dijelaskan Samingun bahwa melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam Layanan Administrasi Perpajakan (PER-6), DJP meluncurkan layanan perpajakan yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU.

Baca Juga :  Kanwil DJP Nusra Edukasi Perpajakan Penyandang Tuna Tuli

Untuk itu, terhitung sejak 1 Juli 2024 terdapat 7 layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU. Selain dapat diakses dengan ketiga jenis nomor identitas di atas, jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan terus mengalami penambahan. Bagi pihak lain yang terdampak NIK sebagai NPWP maupun NPWP 16 digit, DJP memberikan waktu penyesuaian sistem sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

“Pihak lain yang dimaksud adalah badan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan perpajakan yang mencantumkan NPWP dalam pemberian layanannya,” kata Samingun. (luk)

Komentar Anda