SELONG – Dinas Sosial Lombok Timur menyebut sebanyak 80 ribu lebih warga di daerah ini akan mendapat Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur H. Ahmad mengatakan, untuk Bantuan Sosial Tunai yang berasal dari pusat awalnya masyarakat yang menerima hanya sebanyak 77 ribu lebih, akan tetapi seiring dengan waktu, pemerintah pusat memberikan tambahan sebesar 2 ribu lebih sehingga menjadi 80 ribu lebih.” Ini yang sedang verifikasi datanya, Insya Allah pada hari Rabu semuanya sudah final, kemudian bantuan yang datang dari provinsi kita simpan dulu di Bulog,” katanya kemarin.
Ia mengatakan, terkait dengan bantuan yang akan datang dari berbagai arah ini ada satu syaratnya yaitu bantuan tidak boleh dobel. Sehingga Dinas Sosial benar-benar bekerja keras dengan memanfaatkan pilar – pilar yang untuk membantu pendataan, dengan tujuan tidak ada masyarakat yang mendapatkan bantuan dobel.” Yang kita libatkan sekarang, ada Tagana, ada pendamping, ada TKSK dan unsur-unsur yang lain kami libatkan, “katanya.
Untuk bantuan – bantuan ini yang disisir oleh dinas sosial adalah masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH, bantuan BPNT, BST. Dari sisa masyarakat ini, kemudian akan diberikan bantuan yang berasal dari kabupaten dan JPS Gemilang dari Provinsi NTB. Sehingga ia memastikan semua masyarakat pasti akan dapat.” Pendataan sedang kita lakukan, dan kami sudah bentuk sekretariatnya, dan silahkan pemerintah yang sudah tuntas melakukan pendataan silahkan diantar datanya,”ungkapnya.
Disampaikannya, jenis bantuan yang akan diterima oleh masyarakat ada yang berupa Sembako , dan yang terbaru berupa bantua sosial tunai, kemudian ada program JPS gemilang sebanyak 37 ribu sekian. Kemudian pemerintah daerah akan memberikan juga Sembako, serta akan datang dari pemerintah desa. “Jadi semua masyarakat Lombok Timur akan mendapatkan bantuan, kecuali PNS, POLRI dan TNI, bahkan pensiunan juga akan diberikan,”ujarnya.
Terkait dengan ada yang berbentuk uang dan sembako ia tidak bisa melakukan intervensi. Menurutnya, bantuan yang berasal dari pusat yang berbentuk uang sebesar Rp 600 perbulan selama tiga bulan ini, sudah jelas aturannya. Begitu juga dengan bantuan JPS gemilang yang berasal dari provinsi, datanya sudah ditentukan dari pemerintah provinisi.
“ Nama berserta alamat sudah jelas dikirim dari provinsi karena masing – masing desa yang ada sudah jelas berapa penerimanya,”katanya.
Sehingga ia berharap, kepada semua desa agar mempercepat melakukan pendataan dan bantuan yang akan diberikan agar dipercepat, mengingat dampak dari Covid- 19 ini sangat dirasakan oleh masyarakat sehingga diharapkan pendataan lebih akurat dan teliti dalam melakukan pendataan, sehingga semua masyarakat dapat bantuan. “ Untuk memberikan bantuan ini, jelas kita gunakan data yang ada di Dukcapil 368 kepala keluarga yang ada, dan itu semua akan dapat,”pungkasnya.(wan)
